PROVINSI Nusa Tenggara Timur saat ini menghadapi tekanan fiskal yang nyata. Pemerintah daerah melakukan pengetatan belanja di hampir semua organisasi perangkat daerah. Perjalanan dinas dipangkas, banyak program ditunda, dan ruang gerak anggaran menjadi sangat sempit. Di saat yang sama, transfer dana pusat menurun, sementara belanja pegawai terus meningkat karena kewajiban pembayaran gaji ASN dan PPPK.
Gubernur Melki Laka Lena sendiri telah mengakui bahwa kondisi keuangan daerah sangat berat. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga agar gaji ASN tetap dibayar dan roda pemerintahan tidak berhenti. Bahkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) terpaksa ditahan karena keterbatasan kas daerah. Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, juga menyatakan bahwa kondisi fiskal daerah memang sedang sulit.
Belum lagi pemerintah sekarang masih harus membayar cicilan utang warisan pemerintahan sebelumnya sekitar Rp210 miliar setiap tahun. Artinya, sebagian ruang fiskal NTT sudah terkunci sebelum program baru dijalankan.
Di ruang publik, terutama media sosial, pemerintahan Melki–Johni kerap dinilai “minus” dan dianggap tidak bekerja. Penilaian seperti ini sah sebagai ekspresi warga. Namun persoalannya, banyak kritik muncul tanpa membaca struktur keuangan daerah yang sesungguhnya.
Pemerintah yang menghadapi kas sempit tentu tidak bisa bekerja dengan pola belanja besar seperti saat fiskal longgar. Mengukur kinerja hanya dari banyaknya proyek fisik berpotensi menyesatkan, karena kapasitas fiskal menentukan kemampuan pemerintah bertindak.
Kritik yang rasional seharusnya menanyakan tiga hal: seberapa besar uang yang tersedia, berapa kewajiban tetap yang harus dibayar, dan kebijakan apa yang sedang ditempuh untuk memperbaiki pendapatan daerah. Tanpa tiga pertanyaan itu, kritik mudah berubah menjadi kemarahan sesaat.
Kebijakan Pajak yang Tidak Populer, Tetapi Mulai Terbukti Efektif
Di tengah tekanan fiskal tersebut, pemerintah mengambil langkah yang paling tidak populer: memperketat kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak memicu protes luas. Banyak warga merasa dipersulit dan menganggap pemerintah terlalu keras.
Tinggalkan Balasan