Namun data menunjukkan kebijakan itu mulai menghasilkan dampak nyata.

Mengutip laman bapenda.nttpemprov.go.id, hingga akhir Juli 2026, penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mencapai Rp217,91 miliar. Pada Juli saja penerimaan menembus Rp40,64 miliar, tertinggi sepanjang Januari-Juli 2026. Rinciannya: PKB: Rp135,86 miliar (62,36%) dan BBNKB: Rp82,04 miliar (37,64%).

Tren bulanan juga memperlihatkan kenaikan tajam dari Rp34,97 miliar pada Juni menjadi Rp40,64 miliar pada Juli.

Nah, kenaikan ini tidak terjadi secara kebetulan. Pemerintah menerapkan kombinasi dua kebijakan: Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025, yang membatasi akses BBM subsidi bagi penunggak pajak kendaraan. Dan, Pergub NTT Nomor 32 Tahun 2026, yang memberikan pemutihan denda, diskon tunggakan, serta berbagai insentif kepatuhan pajak.

Dengan kata lain, pemerintah memakai pendekatan: ada penegakan aturan, tetapi juga ada keringanan bagi warga yang mau patuh.

Mengapa Kebijakan Ini Penting?

NTT selama ini sangat bergantung pada dana transfer pusat. Ketika transfer menurun, daerah tidak punya banyak pilihan selain memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber PAD yang paling realistis untuk segera ditingkatkan.

Per 4 Agustus 2026, realisasi PAD NTT baru mencapai Rp675,10 miliar atau 24,70 persen dari target Rp2,8 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal memang masih jauh dari aman. Karena itu, setiap tambahan penerimaan pajak menjadi penting untuk menjaga layanan publik tetap berjalan.

Pertanyaannya sederhana: jika pemerintah tidak memperbaiki penerimaan pajak, dari mana biaya jalan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar akan dibiayai?

Pemerintah Tetap Harus Dikritik

Tulisan ini bukan pembelaan tanpa syarat. Pemerintah tetap harus dikritik pada beberapa hal penting: transparansi penggunaan tambahan penerimaan pajak; efisiensi belanja birokrasi; prioritas program yang benar-benar menyentuh rakyat; percepatan pertumbuhan ekonomi agar basis pajak tidak hanya ditopang kendaraan bermotor.