Mataram, KN – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menghadiri Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Proyek Panas Bumi Flores dan Lembata yang diselenggarakan di Kampus II IFTK Ledalero, Maumere, Nusa Tenggara Timur, Kamis (23/7).

Kehadiran PLN dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus membangun dialog yang terbuka dengan pemerintah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan energi panas bumi di Flores dan Lembata.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, bersama VP Panas Bumi PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Maternikus Tigor M. Situmorang dan Manager UPP Nusra 3 Agung Triwibowo hadir secara langsung untuk mendengarkan berbagai pandangan, masukan, harapan, maupun kekhawatiran masyarakat terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko dan PLTP Ulumbu.

Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai perkembangan geothermal Flores dan Lembata, dilanjutkan pembahasan prinsip Laudato Si’ serta penyampaian rekomendasi pengelolaan proyek panas bumi di Flores dan Lembata.

Seluruh peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan mengenai berbagai aspek pengembangan panas bumi, mulai dari lingkungan, sumber daya air, tanah adat, sosial budaya, hingga manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga menyampaikan berbagai penjelasan terkait pengembangan proyek panas bumi, termasuk aspek pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya air, serta berbagai langkah mitigasi yang telah dan akan terus dilakukan selama pelaksanaan proyek.

Sementara itu, VP Panas Bumi PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Maternikus Tigor M. Situmorang, mengatakan bahwa berbagai pandangan yang disampaikan dalam forum menjadi masukan berharga bagi PLN dalam menjalankan pengembangan proyek panas bumi.

“Pengembangan panas bumi merupakan proses yang memerlukan kolaborasi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap masukan yang kami terima menjadi bahan evaluasi untuk terus menyempurnakan pelaksanaan proyek, sehingga pengembangannya dapat berjalan sesuai ketentuan, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Tigor.