Larantuka, KN – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melakukan koordinasi dengan Bupati Flores Timur terkait rencana pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Oka Ile Ange di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 24 September 2026.

Koordinasi membahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Oka Ile Ange dengan kapasitas 2×5 Megawatt (MW), termasuk persiapan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pertemuan dihadiri Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen beserta jajaran, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Priatin Hadi Wijaya, Koordinator Pelayanan dan Bimbingan EBTKE Budi Herdiyanto, Vice President Panas Bumi PT PLN (Persero) Kantor Pusat David Eko Prasetyo, serta jajaran PLN UIP Nusra dan UPP Nusra 2.

Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, mengatakan pengembangan panas bumi di NTT merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Potensi panas bumi di Flores dinilai masih besar untuk dikembangkan, termasuk WKP Oka Ile Ange yang direncanakan berkapasitas 10 MW dengan target COD pada 2033.

“Pengembangan Oka Ile Ange dengan rencana 10 MW dan target COD pada 2033 perlu kita dukung. Ini merupakan bagian dari program dedieselisasi karena penggunaan diesel cukup menyerap devisa negara. Sementara panas bumi dapat menjadi sumber energi baseload yang beroperasi 24 jam,” ujar Priatin.

Priatin menambahkan, kunjungan tersebut sekaligus untuk mengoordinasikan rencana sosialisasi WKP Oka Ile Ange kepada pemerintah daerah yang direncanakan pada minggu pertama November 2026.

Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, menekankan pentingnya memastikan aspek lingkungan, keamanan, kondisi geologis, serta kesiapan teknologi sebelum sosialisasi dilakukan kepada masyarakat.

“Yang penting kita merumuskan pertanyaan dengan baik, terutama terkait dampak lingkungannya dan kemampuan kita untuk memitigasi potensi dampak tersebut. Sebelum dilakukan sosialisasi, hal-hal itulah yang harus dipastikan,” ujar Antonius.