Larantuka, KN – DPD II Partai Golkar Kabupaten Flores Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI di Hotel Gelekat Nara, Larantuka, Selasa (13/10/2026), setelah beberapa kali mengalami kegagalan.
Dalam Musda tersebut, Ignasius Boli Uran yang menjabat Wakil Bupati Flores Timur terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Flores Timur periode 2025–2030. Ia menggantikan Yosep Sani Betan yang telah memimpin partai tersebut selama 17 tahun.
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD II Golkar Flores Timur, Laurensius Leba Tukan, mengapresiasi dukungan seluruh pengurus dan kader sehingga Musda XI dapat terlaksana.
Ia mengaku optimistis menjalankan tugas mempersiapkan Musda meski agenda tersebut sebelumnya beberapa kali gagal dilaksanakan.
Laurensius juga mengajak kader Golkar menyikapi dinamika politik secara dewasa dan tidak mudah terbawa emosi. Ia mengibaratkan berpolitik seperti bertamasya, yang perlu dinikmati melalui setiap proses dan perbedaan pandangan.
Ia turut menyampaikan penghormatan kepada Yosep Sani Betan atas pengabdiannya selama 17 tahun membesarkan Golkar di Flores Timur. Di bawah kepemimpinannya, Golkar pernah menduduki posisi Ketua DPRD Flores Timur periode 2014–2019.
Sementara itu, Bendahara Umum DPD I Partai Golkar NTT, Restu Herdani Baptista Dupe, mendorong kepengurusan baru meningkatkan perolehan kursi Golkar di DPRD Flores Timur dari tiga menjadi tujuh kursi pada pemilu mendatang.
Restu menyebutkan, Golkar memperoleh 11.873 suara dan tiga kursi DPRD pada pemilu sebelumnya. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk bekerja lebih keras menghadapi kontestasi politik berikutnya.
“Kita berharap pada momentum pemilu mendatang, perolehan kursi dapat meningkat dari tiga menjadi tujuh, sehingga Partai Golkar bisa merebut kembali pimpinan lembaga DPRD di Flores Timur,” ujarnya.
Restu juga menegaskan pentingnya membangun kemitraan strategis dengan pemerintah. Menurutnya, dukungan Golkar terhadap pemerintahan harus diwujudkan secara aktif dan produktif, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, dengan tetap menjalankan peran partai dalam kehidupan demokrasi.
Tinggalkan Balasan