DPRD NTT Setujui Perubahan APBD 2026 Senilai Empat Triliun

KUPANG, KN — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Kesepakatan penting tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna ke-92 DPRD Provinsi NTT yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Kota Kupang, Senin (21/9).

Suasana rapat paripurna berlangsung khidmat, tertib, dan penuh dinamika politik yang konstruktif. 

Ruang sidang utama dihiasi ornamen motif tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur serta lambang garuda di bagian latar panggung utama. 

Para pimpinan dewan dan pejabat eksekutif tampak duduk sejajar di meja pimpinan yang dibalut kain tenun tradisional. 

Dari podium utama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memaparkan pidato pengantarnya di hadapan para wakil rakyat yang hadir mengisi jajaran kursi fraksi. 

Momen krusial ditandai dengan penandatanganan berkas persetujuan bersama serta penyerahan dokumen dari Pimpinan DPRD kepada Gubernur NTT.

Dalam struktur Perubahan APBD 2026 yang telah disahkan, target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp4,99 triliun, sedangkan Alokasi Belanja Daerah disepakati mencapai Rp5,04 triliun. 

Selisih tersebut menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp48,53 miliar yang akan ditutup melalui skema pembiayaan neto daerah.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengimbau agar seluruh jajaran birokrasi tidak sekadar melihat anggaran daerah dari kacamata kalkulasi matematis, melainkan sebagai instrumen utama untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di seluruh pelosok NTT.

“Bagi saya, angka-angka ini bukan sekadar angka. Di dalamnya ada pembangunan, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat yang harus kita jawab,” ujar Gubernur Melki di hadapan forum paripurna.

Gubernur juga mengapresiasi kebersamaan dan kerja keras jajaran DPRD NTT serta elemen partai politik yang terus bersinergi, termasuk dalam penanganan penanggulangan dampak bencana gempa di Flores.