Bisnis  

Bank NTT Siapkan Skema Rekrutmen yang Bersih dari Intervensi dan Titipan

Kantor pusat Bank NTT. (Foto: Dok. Istimewa)

Kupang, KN – Kritik terkait proses rekrutmen pegawai Bank NTT kembali mencuat. Direktur Operasional dan SDM Bank NTT, Rahmat Saleh, menegaskan komitmen manajemen baru untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola sumber daya manusia.

Hal ini menanggapi keraguan publik terhadap sistem rekrutmen yang selama ini diterapkan oleh Bank NTT. Rahmat menegaskan, manajemen baru akan menjadikan kritik tersebut sebagai bahan pembenahan.

“Kami menghargai setiap kritik dan perhatian publik. Memang ada persepsi bahwa seleksi pegawai di masa lalu belum sepenuhnya transparan. Sebagai Direksi baru yang membidangi SDM, ini menjadi masukan penting untuk perbaikan,” jelasnya.

Rahmat menegaskan fokus utama manajemen saat ini bukan mencari siapa yang salah, melainkan memastikan reformasi berjalan ke depan.

Bank NTT sedang menyiapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan digital, meliputi: pendaftaran online, penilaian berbasis indikator yang terukur, dokumentasi proses yang dapat diaudit dan ditelusuri.

“Kami ingin memastikan setiap putra-putri NTT punya kesempatan yang sama, berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan kedekatan,” tegasnya.

BACA JUGA:  Pemkot Kupang Perpanjang PPKM Level 4, Ada Sanksi bagi Warga yang Tidak Vaksin

Di sisi lain, Anggota DPRD NTT, Yohanis Rumat, menyampaikan kritik keras terkait struktur pegawai Bank NTT yang dinilai terlalu gemuk. Ia menilai banyak pegawai masuk karena rekomendasi politik atau keluarga pejabat.

“Pegawai terlalu banyak karena ada mantan anggota DPRD, anak pejabat, atau titipan dari bupati, wali kota, hingga gubernur,” ungkap Rumat.

Menurutnya, jika pola lama ini terus dipertahankan, Bank NTT berpotensi mengalami kerugian serius.

“Kalau ini diteruskan, cepat atau lambat bank ini akan hancur. Uang hilang tanpa jejak karena beban gaji pegawai terlalu besar,” tegasnya.

DPRD mendesak manajemen baru melakukan rasionalisasi pegawai, uji kompetensi ketat menghentikan rekrutmen titipan.

“Kami akan terus awasi. Tidak boleh uang rakyat dihabiskan untuk kelompok tertentu, terutama anak, keponakan, atau keluarga pejabat,” pungkas Rumat. (*/ab)

IKUTI BERITA TERBARU KORANNTT.COM di GOOGLE NEWS