Kupang, KN — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, mengajak Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi NTT untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Pimpinan Wilayah DMI NTT Tahun 2025 yang digelar di Aula Balai Guru Penggerak NTT, Sabtu (31/5).
Rakerwil yang mengusung tema “Konsolidasi Organisasi Menuju DMI yang Solid, Profesional dan Bermartabat” ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program kerja, menyusun rencana strategis organisasi, serta menyelaraskan 11 program DMI untuk periode 2024–2029.
Dalam sambutannya, Wagub Johni Asadoma menekankan pentingnya kolaborasi antara DMI dan Pemprov NTT, khususnya dalam mendukung program One Village One Product (OVOP) yang tengah digencarkan pemerintah.
“DMI NTT kami harapkan bisa turut ambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan, melalui pengembangan potensi lokal seperti pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa melalui sinergi ini, DMI dapat menjadi penggerak ekonomi umat sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kita juga ingin mengajak kelompok perempuan untuk terlibat, dan DMI bisa memainkan peran penting dalam menggerakkan itu,” lanjut Johni.
Selain aspek ekonomi, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga peran strategis masjid sebagai pusat ibadah, pusat pemberdayaan umat, dan wadah pemersatu masyarakat. Ia berharap DMI terus menjadi garda terdepan dalam membangun karakter umat yang religius, cerdas, dan bermoral.
“Soliditas dan kebersamaan di internal DMI harus dijaga. DMI harus menjadi rumah bersama bagi semua anggotanya serta mampu memperkuat hubungan antarumat, baik Muslim maupun non-Muslim,” tegasnya.
Rakerwil DMI NTT ini dihadiri oleh jajaran pengurus wilayah, tokoh agama, serta perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat Islam di NTT.
Diharapkan hasil dari rapat kerja ini dapat menjadi acuan strategis dalam mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. (Biro Adpim)