Labuan Bajo, KN – Ditengah pelaksanaan efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di daerah harus disertai dengan review yang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal ini sangat penting bagi semua daerah terkhusus bagi setiap OPD. Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk bisa memastikan efisiensi anggaran demi melakukan penghematan.
Karena itu, bagi setiap kepala daerah diminta untuk menyiapkan rencananya di tengah efisiensi ini. Hal ini juga diperkuat dengan instruksi Presiden yang mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas.
Arahan Presiden Prabowo Subianto itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025 lalu.
Namun, ditengah pelaksanaan efisiensi anggaran dan instruksi presiden tersebut, pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat (Pemda Mabar) melalui sejumlah pejabat di beberapa OPD justru beramai-ramai ke Jakarta.
Bahkan, kehadiran dari para sejumlah pejabat itu ke Jakarta tengah bertepatan dengan momentum pelantikan seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilu serentak tahun 2024 lalu. Termasuk bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Yulianus Weng.
Lantas kepergian mereka, mengikuti pelantikan ataukah karena ada tugas pokok daerah yang harus dijalankan?
Dikutip dari media Info Labuan Bajo edisi (23/02/2025), Sejumlah foto yang menampilkan jika Bu Kadis dan Pak Kadis ini benar-benar berada di Jakarta berseleweran di beranda media social.
“Sebagai pejabat publik, tentu saja ongkos perjalan dinas mereka ditanggung dari uang Negara. Mulai dari biaya tiket pesawat hingga makan minum dan sewa pengianpan semuanya telah diatur,” tulisnya.
Bahkan narasumber dari media Info Labuan Bajo itu mengungkapkan, jika biaya perjalanan dinas pejabat khusus Manggarai Barat bisa mencapai Rp12.000.000 satu kali berangkat.
“Ini berlaku bagi satu orang pejabat. Jika yang pergi adalah 5 orang, maka dikalikan saja 5×12.000.0000 sama dengan Rp60.000.000 satu kali jalan,” ungkapnya kepada wartawan Info Labuan Bajo.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Mabar, Fransiskus Sales Sodo saat dikonfirmasi membenarkan bahwa jika kehadiran sejumlah pejabat dari OPD ke Jakarta itu dibiayai menggunakan anggaran negara.
Meskipun Fransiskus belum merinci terkait berapa jumlah para kepala OPD yang ke Jakarta itu.
“Pagi Ase (adik), Beberapa Pimpinan SKPD yang bertugas ke Jakarta terkait dengan Tugas pokok masing masing dan dibiayai oleh kantornya masing masing, terkait dengan detail tugas mereka di Jakarta, Ase bisa konfirmasi langsung dengan Pimpinanan SKPDnya,” katanya kepada Koranntt. com melalui pesan WhatsApp (24/02/2025) pagi.
Ia juga mengaku, kebijakan efisiensi ini telah berlaku untuk seluruh daerah dan pelaksanaan tugas kedinasan dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tupoksi.**