Kupang, KN – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan, Bencana Alam di NTT yang terjadi pada 5 April 2021 dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan terjadinya berbagai kerusakan infrastruktur, tidak perlu ditetapkan menjadi Bencana Nasional.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Viktor Laiskodat, menanggapi usulan sejumlah kalangan agar Pemerintah menetapkan Bencana Alam di NTT sebagai Bencana Nasional.
Menurut Gubernur Viktor, koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dapat dilakukan, tanpa diperlukannya alasan formal yang sifatnya administratif.
“Tentunya kami memiliki argumentasi untuk percepatan pemulihan dari kondisi yang ada saat ini,” ujarnya kepada wartawan, Senin 12 April 2021.
Dia membeberkan, pihaknya juga memiliki alasan yang logis, untuk kepentingan daerah, agar tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Kenyataanya, komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan dalam beberapa waktu ini telah menunjukan perhatian serius Pemerintah Pusat terhadap NTT yang mengalami bencana alam dengan dampak sosial ekonomi yang sangat besar,” jelas Viktor Laiskodat.
Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI ini mengatakan, untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini, Presiden sendiri telah menggerakkan semua infrastruktur pemerintahan, TNI, Polri, Kementerian dan lembaga terkait.
Bahkan Presiden telah hadir dan melihat dari dekat dampak bencana ini seraya menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah untuk melakukan intervensi penuh sesuai dengan Tupoksi masing-masing.
Tanpa status bencana nasional pun, perhatian Presiden begitu besar terhadap NTT dengan berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari tanggap darurat, sampai rencana pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur-infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Alasan berikut menurut Gubernur VBL, jika Pemerintah menetapkan bencana alam ini sebagai bencana nasional, maka akan mendorong negara-negara lain mengeluarkan travel warning untuk tidak berkunjung sementara sampai travel warning tersebut dicabut.
“Padahal, kita sedang memulihkan semua sarana prasarana pariwisata mengantisipasi kedatangan wisatawan. Status travel warning, juga dapat berdampak pada asuransi wisatawan yang tidak dapat diklaim apabila terjadi sesuatu terhadap mereka,” jelasnya.
Dia menegaskan, perlu diingat bahwa jika negara lain mengeluarkan travel warning untuk tidak datang ke NTT karena status bencana nasional, untuk memulihkan status itu dibutuhkan diplomasi antar negara yang tentu memakan waktu dan tidaklah mudah.
“Kita harus percaya diri dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menangani masalah. Itulah dua alasan utama kita tidak perlu meminta kepada pemerintah menetapkan bencana alam di NTT sebagai bencana nasional,” tandas Gubernur VBL.*