“Saya memastikan bahwa tim dari provinsi bersama dengan kepolisian dan berbagai pihak memberikan pendampingan khusus kepada korban, agar korban didampingi dan dipastikan secara psikologis dalam kondisi nyaman, sehat, dan tidak dalam tekanan,” jelasnya.
Ia juga meminta masyarakat dan semua pihak untuk tidak memberikan penilaian atau justifikasi terhadap korban maupun keluarganya sebelum proses pemeriksaan menghasilkan fakta yang jelas.
Menurutnya, sikap tersebut penting agar korban dan keluarga tidak mengalami tekanan tambahan serta proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik.
Gubernur Melki juga menyampaikan, penanganan dugaan kasus tersebut berjalan melalui dua jalur, yakni pemeriksaan internal oleh Pemprov NTT dan proses hukum oleh kepolisian.
Pemeriksaan internal dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran disiplin, etika pemerintahan, serta aspek kepegawaian yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Sementara itu, proses hukum sepenuhnya berjalan melalui kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemprov NTT, lanjut Melki, akan menunggu hasil pemeriksaan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terhadap pejabat yang bersangkutan.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut bersama tim pemeriksa, Wakil Gubernur NTT, dan Sekretaris Daerah.
Melki juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang memberikan perhatian terhadap kasus tersebut, termasuk jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Provinsi NTT serta tenaga psikolog yang terlibat dalam pendampingan.
Ia berharap proses pemeriksaan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya sehingga langkah administratif maupun hukum dapat diambil sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami terus memantau perkembangan pemeriksaan dan memastikan pemeriksaan berlangsung apa adanya untuk menghasilkan keadilan yang sejati bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat luas,” pungkasnya. (*)




Tinggalkan Balasan