Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menonaktifkan sementara Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi NTT berinisial YAK. Keputusan ini diambil menyusul dugaan tindak pelecehan seksual terhadap siswi magang, yang diduga melibatkan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.
Melki mengatakan, penonaktifan sementara tersebut merupakan rekomendasi tim pemeriksa yang telah dibentuk Pemprov NTT untuk mendalami dugaan kasus tersebut.
Keputusan itu diambil setelah Melki menerima laporan perkembangan pemeriksaan dari tim setibanya di Kupang dari Jakarta, Kamis (19/11/2026) malam.
“Tim sudah merekomendasikan kepada kami untuk melakukan langkah administratif guna memastikan pemeriksaan berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang dilakukan untuk memengaruhi hasil pemeriksaan,” kata Melki.
Ia menjelaskan, tim pemeriksa terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Inspektorat, serta Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum. Tim tersebut telah memeriksa sejumlah pihak untuk mengumpulkan keterangan terkait dugaan peristiwa itu.
Berdasarkan rekomendasi tim, Melki menandatangani keputusan penonaktifan sementara YAK dari jabatannya sebagai Kepala Biro Adpim. Langkah tersebut dilakukan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung secara objektif dan independen.
“Besok yang bersangkutan akan diperiksa dan diambil keterangannya oleh tim pemeriksa,” ujarnya.
Melki menegaskan, penonaktifan itu bersifat sementara hingga proses pemeriksaan selesai dan Pemprov NTT menentukan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Selain menonaktifkan pejabat yang bersangkutan, Melki meminta agar korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan selama proses penanganan kasus berlangsung.
Pemprov NTT, kata dia, berkoordinasi dengan kepolisian dan berbagai pihak terkait untuk memastikan korban memperoleh pendampingan, terutama dalam aspek psikologis.
Ia menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi korban agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa tekanan selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Saya memastikan bahwa tim dari provinsi bersama dengan kepolisian dan berbagai pihak memberikan pendampingan khusus kepada korban, agar korban didampingi dan dipastikan secara psikologis dalam kondisi nyaman, sehat, dan tidak dalam tekanan,” jelasnya.
Ia juga meminta masyarakat dan semua pihak untuk tidak memberikan penilaian atau justifikasi terhadap korban maupun keluarganya sebelum proses pemeriksaan menghasilkan fakta yang jelas.
Menurutnya, sikap tersebut penting agar korban dan keluarga tidak mengalami tekanan tambahan serta proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik.
Gubernur Melki juga menyampaikan, penanganan dugaan kasus tersebut berjalan melalui dua jalur, yakni pemeriksaan internal oleh Pemprov NTT dan proses hukum oleh kepolisian.
Pemeriksaan internal dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran disiplin, etika pemerintahan, serta aspek kepegawaian yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Sementara itu, proses hukum sepenuhnya berjalan melalui kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemprov NTT, lanjut Melki, akan menunggu hasil pemeriksaan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terhadap pejabat yang bersangkutan.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut bersama tim pemeriksa, Wakil Gubernur NTT, dan Sekretaris Daerah.
Melki juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang memberikan perhatian terhadap kasus tersebut, termasuk jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Provinsi NTT serta tenaga psikolog yang terlibat dalam pendampingan.
Ia berharap proses pemeriksaan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya sehingga langkah administratif maupun hukum dapat diambil sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami terus memantau perkembangan pemeriksaan dan memastikan pemeriksaan berlangsung apa adanya untuk menghasilkan keadilan yang sejati bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat luas,” pungkasnya. (*)




Tinggalkan Balasan