Karena itu, dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kantor pemerintahan tidak boleh ditangani secara asal-asalan. Pemeriksaan harus dilakukan dengan memperhatikan bukti, keterangan para pihak, dan aturan yang berlaku.
Melki juga menyinggung komitmen Ketua TP PKK NTT, yang turut mendorong upaya pencegahan pelecehan seksual di NTT, termasuk di lingkungan pemerintahan sendiri.
Ia berharap upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara konsisten, sehingga kasus kekerasan dan pelecehan seksual bisa ditekan hingga tingkat serendah mungkin.
“Proses sedang berjalan dan kami akan terus memberikan informasi melalui tim untuk menjelaskan bagaimana progres dan langkah-langkah yang sudah dilakukan,” ujarnya. (*)




Tinggalkan Balasan