Ruteng, KN – Anggota DPRD Manggarai fraksi Partai Demokrat, Silvester Nado mengatakan sejak awal pihaknya konsisten menolak pengangkatan THL (Tenaga Honorer Lepas) yang telah menyalahi regulasi yang lebih tinggi.
Hal tersebut merupakan penjelasan materi pandangan akhir fraksi Partai Demokrat terkait kebijakan Pemkab Manggarai untuk mengangkat THL yang dianggap menabrak regulasi.
Tidak hanya THL, fraksi Partai Demokrat juga menyoroti penambahan anggaran untuk PKK atau Dekranasda yang diprediksi akan mengganggu proses pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kami sangat paham dengan Struktur APBD. Kenapa kami kritisi ini? Karena pada anggaran Induk banyak kegiatan yang direfocusing baik DAU maupun DAK, dengan alasan Penanganan Pandemi Covid-19 sesuai regulasi dari KMK. Banyak kegiatan yang dirasionalisasi dan bahkan ada kegiatan yang dihilangkan sebagai dampak lanjutan dari refocusing,” kata Silvester kepada wartawan, Jumat 1 Oktober 2021.
Ia menjelaskan, kegiatan yang direfocusing atau dihilangkan tersebut merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar atau pelayanan wajib kepada masyarakat.
Tinggalkan Balasan