Kupang, KN- Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi berharap semua program Pemerintah mulai dari perencanaan (plan), pelaksaanan (do) pengawasan (check) sampai evaluasi (evaluation) harus punya tujuan, yakni hasil (output) dan bermanfaat nyata (outcome) bagi masyarakat.
“Semua yang kita kerjakan tentunya punya tujuan, namun tujuan itu tak akan berarti jika tidak ada hasil dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wagub Nae Soi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan se-Provinsi NTT di Aula El Tari, Senin 21 Juni 2021.
Menurutnya, Pemerintah harus bisa merumuskan permasalahan dan persoalan untuk melakukan analisis komperhensif dan integral, sehingga program yang dilaksanakan pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Dia menjelaskan, sektor pariwisata merupakan penggerak utama (Prime Mover) ekonomi di NTT, karena memiliki mata rantai pasok yang luar biasa, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan kelautan, industri kecil dan menengah, serta infrastruktur jalan dan jembatan.
Sehingga, pengawasan intern sangat penting dilakukan, untuk dapat menyelesaikan persoalan secara administratif, dan dicarikan solusinya secara cepat, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Saya berharap agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan optimal dalam melakukan pengawasan, sehingga proses pembangunan pada sektor-sektor ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub Nae Soi.
Lebih lanjut Wagub JNS mengungkapkan, pembangunan pariwisata dan sub sektor pendukung lainnya membutuhkan sinergitas dan semangat kolaboratif dari semua pihak terkait.
Rakor ini menjadi kesempatan untuk menyatukan tekad dan langkah terutama dari APIP dalam memberikan rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
“Dengan adanya pengawasan terstruktur dan sinergis, instansi teknis yang laksanakan kegiatan tidak lagi ragu dan bingung karena ada tempat bertanya dan berkonsultasi baik itu dengan APIP maupun BPKP provinsi NTT, ” pungkas Wagub JNS.
Sementara Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah menyampaikan beberapa poin yang ditekankan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern pada 27 Mei 2021.
Diantaranya, tujuan utama pengawasan adalah untuk menjamin tercapainya manfaat secara akuntabel, efektif dan efisien.
“Pengawasan juga harus jamin tidak ada satu rupiah pun yang salah sasaran. Yang ditungu masyarakat adalah hasil, manfaat serta rupiah yang dibelanjakan Pemerintah. Sehingga BPKP dan APIP harus kawal percepatan belanja Pemerintah (daerah),” jelas Sally.
Dalam mengimplementasikan arahan Presiden, lanjut Sally, BPKP telah terbitkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP), termasuk APP Daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi. Untuk tingkat nasional, ada 15 kelompok isu strategis dengan 60 objek pengawasan.
“Khusus untuk Provinsi NTT, isu strategis yang akan dilakukan pengawasan dengan berkolaborasi dengan APIP di NTT adalah sektor Pariwisata dan Pertanian. Rakor ini adalah upaya untuk harmonisasi dan koordinasi pengawasan di daerah untuk tingkatkan akuntabilitas pengawasan pembangunan daerah,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatangan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas oleh para Bupati/Walikota se-NTT dan Wakil Gubernur NTT.
Rapat dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntasi Negara, Sally Salamah, Inspektur II Irjen Kementerian Dalam Negeri, Ucok, Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, Kepala BPKP NTT, para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati se-NTT.
Inspektur Provinsi dan para Inspektur Kabupaten/Kota se-NTT. Tema yang diusung adalah Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Pengawasan Intern dalam Mengawal Program Prioritas dan Isu Strategis Pemda Tahun 2021 khususnya pada sektor Pertanian dan Pariwisata.(*)