Wagub Nae Soi: Program Kerja Pemerintah Harus Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

Kupang, KN- Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi berharap semua program Pemerintah mulai dari perencanaan (plan), pelaksaanan (do) pengawasan (check) sampai evaluasi (evaluation) harus punya tujuan, yakni hasil (output) dan bermanfaat nyata (outcome) bagi masyarakat.

“Semua yang kita kerjakan tentunya punya tujuan, namun tujuan itu tak akan berarti jika tidak ada hasil dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wagub Nae Soi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan se-Provinsi NTT di Aula El Tari, Senin 21 Juni 2021.

Menurutnya, Pemerintah harus bisa merumuskan permasalahan dan persoalan untuk melakukan analisis komperhensif dan integral, sehingga program yang dilaksanakan pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dia menjelaskan, sektor pariwisata merupakan penggerak utama (Prime Mover) ekonomi di NTT, karena memiliki mata rantai pasok yang luar biasa, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan kelautan, industri kecil dan menengah, serta infrastruktur jalan dan jembatan.

Sehingga, pengawasan intern sangat penting dilakukan, untuk dapat menyelesaikan persoalan secara administratif, dan dicarikan solusinya secara cepat, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Saya berharap agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan optimal dalam melakukan pengawasan, sehingga proses pembangunan pada sektor-sektor ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub Nae Soi.

Lebih lanjut Wagub JNS mengungkapkan, pembangunan pariwisata dan sub sektor pendukung lainnya membutuhkan sinergitas dan semangat kolaboratif dari semua pihak terkait.

Rakor ini menjadi kesempatan untuk menyatukan tekad dan langkah terutama dari APIP dalam memberikan rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

“Dengan adanya pengawasan terstruktur dan sinergis, instansi teknis yang laksanakan kegiatan tidak lagi ragu dan bingung karena ada tempat bertanya dan berkonsultasi baik itu dengan APIP maupun BPKP provinsi NTT, ” pungkas Wagub JNS.