Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk membuka ruang dialog bersama pengusaha ikan, terkait penerapan Pergub Nomor 33 Tahun 2025.
Dalam Pergub terbaru, tercantum sejumlah kenaikan tarif sewa lahan, sewa lapak, hingga parkiran kendaraan bermotor. Pergub ini lantas diprotes oleh sejumlah pengusaha ikan di PPI Oeba.
Terkait hal ini, Gubernur Melki Laka Lena menyatakan, pemerintah akan membuka ruang dialog bersama pengusaha ikan, untuk mencari solusi terbaik.
“Semua kebijakan yang dilakukan harus melibatkan para pihak terkait. Saya mendapat kabar dari Dinas Kelautan dan Perikanan, bahwa proses dialog dan diskusi sudah dilakukan. Mereka juga sudah menghitung berdasarkan hasil kajian mereka,” kata Gubernur Melki Laka Lena, usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT, Senin (29/9/2025) malam.
Eks Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menegaskan, soal penolakan dari pengusaha ikan, pemerintah tetap membuka ruang dialog.
“Saya sudah katakan berkali-kali, bahwa setiap SK itu di bagian bawah selalu ada, pernyataan bahwa apabila di kemudian hari, maka itu bisa diperbaiki. Tetapi biar itu dilaksanakan dialog dulu. Karena katanya sudah ada dialog dan hasilnya demikian, tapi biar ada dialog lagi dulu. Karena ini jelas, angka-angkanya bisa dihitung,” tegasnya.
Tentang ancaman demo yang dilayangkan oleh para pengusaha ikan, Gubernur Melki menyatakan, pada prinsipnya pemerintah siap menerima aspirasi dari masyarakat.
“Karena rumah saya juga di Oeba, dan kemarin hari minggu waktu saya kunjung mama saya di Oeba, mereka sudah omong ke saya juga. Saya sudah sampaikan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk merespons dan berdialog dengan mereka,” pungkasnya. (*)