Kupang, KN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan bahwa peserta Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) ditetapkan berdasarkan hasil seleksi yang tercatat dalam sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala Disdikbud NTT, Ambrosius Kodo, S.Sos., M.M., menyampaikan klarifikasi tersebut untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait proses seleksi hingga pelaksanaan pelatihan BCKS.

“Penetapan peserta pelatihan mengacu pada hasil seleksi dan nama-nama yang tercantum dalam sistem Kemendikdasmen,” ujar Ambrosius dalam keterangan tertulis di Kupang, Senin (16/11/2026).

Ambrosius menjelaskan, mekanisme seleksi BCKS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1615/B3/GT.03.00/2025 tertanggal 25 September 2025.

“Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Ambrosius.

Menurutnya, persyaratan calon peserta meliputi pendidikan minimal S-1 atau D-IV, memiliki sertifikat pendidik, pangkat minimal III/C, berusia maksimal 56 tahun saat menjabat sebagai kepala sekolah, berkinerja baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, serta tidak sedang berstatus tersangka maupun terdakwa.

“Persyaratan tersebut menjadi bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon peserta,” ungkap Ambrosius.

Proses seleksi terdiri atas dua tahapan, yakni seleksi administrasi dan seleksi substansi. Pada tahap administrasi, guru ASN yang memenuhi persyaratan mengunggah dokumen melalui sistem informasi yang dikelola Kemendikdasmen untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Disdikbud NTT.

“Calon peserta terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan administrasi sebelum mengikuti seleksi substansi,” jelas Ambrosius.

Berdasarkan data Disdikbud NTT, undangan seleksi administrasi disampaikan pada 15 Desember 2025 melalui Aplikasi Ruang GTK kepada 1.103 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 511 orang mengunggah berkas, sedangkan 592 orang tidak mengunggah berkas.

“Sebanyak 511 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah mengunggah dokumen persyaratan,” ujar Ambrosius.

Peserta yang lolos administrasi kemudian diundang mengikuti seleksi substansi pada 29 Desember 2025. Dari 511 peserta yang diundang, sebanyak 480 orang mengikuti seleksi tersebut.

“Peserta yang telah lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi substansi sesuai jadwal yang ditentukan,” kata Ambrosius.

Hasil seleksi substansi diumumkan Kemendikdasmen melalui Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSPTK) pada 26 Januari 2026. Sebanyak 304 orang dinyatakan lulus, sedangkan 176 orang lainnya tidak lulus.

“Sebanyak 304 orang dinyatakan lulus seleksi substansi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya sesuai ketentuan,” ungkap Ambrosius.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi substansi, kemudian diundang mengikuti Pelatihan BCKS. Nama-nama peserta diambil langsung dari sistem SIM KSPSPTK yang dikelola Kemendikdasmen melalui Direktorat KSPSPTK.

“Sistem aplikasi tersebut dikendalikan oleh Direktorat KSPSPTK sehingga kami tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi peserta di luar daftar yang tersedia,” tegas Ambrosius.

Dengan mekanisme tersebut, Disdikbud NTT menyatakan tidak menetapkan peserta secara sepihak karena pemanggilan mengikuti data yang tercatat dalam sistem kementerian.

“Nama-nama yang dipanggil mengikuti pelatihan mengacu pada daftar peserta yang diumumkan melalui sistem Direktorat KSPSPTK,” jelas Ambrosius.

Terkait pembiayaan, Pelatihan BCKS diselenggarakan oleh Kemendikdasmen melalui Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi NTT, sedangkan anggarannya bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Disdikbud NTT.

“Pelaksanaan kegiatan melibatkan BGTK Provinsi NTT dan Disdikbud NTT, dengan pembiayaan yang dialokasikan melalui APBD Provinsi NTT,” kata Ambrosius.

Kepanitiaan kegiatan dilaksanakan secara bersama oleh Disdikbud NTT dan BGTK Provinsi NTT untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelatihan.

“Koordinasi dilakukan antara Disdikbud NTT dan BGTK Provinsi NTT dalam penyelenggaraan kegiatan,” ungkap Ambrosius.

Pelatihan BCKS dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I berlangsung pada 3-12 Oktober 2026 dan diikuti 157 orang dari total 159 peserta yang diundang, sedangkan dua peserta lainnya tidak hadir karena sakit dan kedukaan.

“Dua peserta tidak mengikuti pelatihan Tahap I karena sakit dan kedukaan,” jelas Ambrosius.

Selanjutnya, Pelatihan BCKS Tahap II berlangsung pada 31 Oktober hingga 9 November 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 135 orang.

“Pelaksanaan tahap kedua merupakan bagian dari rangkaian pelatihan BCKS yang diselenggarakan sesuai jadwal,” ujar Ambrosius.

Secara keseluruhan, Disdikbud NTT mencatat 12 orang tidak mengikuti pelatihan pada Tahap I maupun Tahap II karena berbagai alasan. Rinciannya, satu orang meninggal dunia, satu orang sakit, satu orang berpindah ke Kemendikdasmen sebagai Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi, satu orang telah menjabat kepala sekolah lebih dari dua periode, tiga orang berusia lebih dari 56 tahun, serta lima orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ketidakhadiran peserta disebabkan berbagai kondisi dan alasan yang tercatat dalam data pelaksanaan pelatihan,” kata Ambrosius.

Disdikbud NTT juga membantah informasi yang menyebutkan adanya guru atau kepala sekolah yang tidak lulus seleksi administrasi maupun seleksi substansi, tetapi tetap dipanggil mengikuti Pelatihan BCKS.

“Pemanggilan peserta mengacu pada daftar yang diumumkan Direktorat KSPSPTK melalui sistem yang dikelola kementerian,” tegas Ambrosius.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara status kelulusan dan daftar pemanggilan, persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan data serta mekanisme administrasi yang berlaku.

“Jika terdapat nama yang dinilai tidak memenuhi ketentuan tetapi tercantum dalam daftar panggilan, hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan data pada sistem terkait,” jelas Ambrosius.

Selain persoalan seleksi, Disdikbud NTT menanggapi anggapan bahwa Pelatihan BCKS hanya menjadi formalitas. Menurut dinas, kegiatan tersebut memiliki rangkaian jadwal dan penugasan yang harus diselesaikan peserta.

“Pelatihan ini tidak sekadar formalitas karena peserta harus mengikuti rangkaian kegiatan dan menyelesaikan berbagai penugasan,” ungkap Ambrosius.

Selama pelatihan, peserta menjalani kegiatan mulai pukul 04.00 WITA hingga pukul 21.00 WITA, termasuk menyelesaikan tugas secara mandiri maupun berkelompok.

“Peserta mengikuti jadwal kegiatan yang ketat dan mengerjakan penugasan yang diberikan selama pelatihan,” ujar Ambrosius.

Melalui klarifikasi tersebut, Disdikbud NTT berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses seleksi, penetapan peserta, pembiayaan, dan pelaksanaan Pelatihan BCKS di NTT.

“Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan informasi yang berkembang sehingga masyarakat memahami mekanisme seleksi dan pelatihan BCKS secara tepat,” kata Ambrosius. (*/ab)