Bupati Hery Nabit turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Manggarai yang telah mendukung proses pembahasan hingga kerja sama pembiayaan tersebut dapat direalisasikan.
Selain membahas pembiayaan pembangunan, Hery juga menyoroti kondisi perekonomian masyarakat setelah sejumlah wilayah terdampak bencana. Menurutnya, aktivitas ekonomi di beberapa daerah menunjukkan kemampuan masyarakat untuk kembali bangkit dalam waktu relatif cepat.
Salah satu contoh terlihat di wilayah Reo. Aktivitas perdagangan di daerah tersebut kembali bergerak dalam waktu relatif singkat setelah mengalami dampak bencana. Kondisi itu, menurut Hery, perlu diikuti dengan dukungan layanan keuangan yang memadai.
Karena itu, ia berharap jaringan dan layanan perbankan di wilayah terdampak dapat terus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Akses terhadap layanan keuangan dan ketersediaan uang tunai dinilai penting agar aktivitas perdagangan dan ekonomi lokal dapat kembali berjalan.
Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menegaskan komitmen bank daerah tersebut untuk terus mendukung kebutuhan pembangunan pemerintah daerah sekaligus membantu proses pemulihan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Charlie mengatakan, meskipun sejumlah fasilitas Bank NTT turut terdampak bencana, pelayanan kepada masyarakat dan dukungan terhadap pemerintah daerah tetap menjadi perhatian. Kepercayaan Pemkab Manggarai terhadap Bank NTT juga disebut menjadi bagian penting dalam keberlanjutan kerja sama tersebut.
Menurutnya, skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik program yang dibiayai. Pengaturan jangka waktu pembiayaan menjadi salah satu aspek yang penting agar pelaksanaannya dapat berjalan sejalan dengan tahapan dan kebutuhan proyek pembangunan.
Dukungan Bank NTT terhadap masyarakat juga diwujudkan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak bencana di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
Kerja sama pembiayaan senilai Rp46 miliar tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Pengelolaan pembiayaan diarahkan agar tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, kemampuan daerah, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (*/ab)
Tinggalkan Balasan