“Dengan kondisi tersebut, penyediaan layanan sosial yang aksesibel, aman, dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat menjadi penting,” katanya.
Menurut Ferderika, kualitas layanan sosial juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik tempat layanan diberikan. Infrastruktur yang layak dan aksesibel dapat mendukung keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemandirian, dan kesejahteraan penerima manfaat.
Pendekatan yang digunakan mengacu pada prinsip universal design, yaitu desain fasilitas dan lingkungan yang memungkinkan digunakan oleh semua orang secara aman, nyaman, dan mandiri.
Kepala Bidang EKOSDA Bapperida NTT, Yosep H. Dahat, yang mewakili Pemerintah Provinsi NTT, mengatakan hasil pemetaan dapat menjadi masukan untuk memperkuat layanan publik bagi kelompok rentan.
Menurutnya, pemenuhan hak kelompok rentan tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi perlu diterjemahkan dalam program, kegiatan, serta pengalokasian anggaran.
“Komitmen ini bukan sekadar wacana di atas kertas. Pemerintah Provinsi NTT telah dan terus menghadirkan berbagai program nyata bagi kelompok rentan,” katanya.
Ia menyebut pemerintah provinsi telah menjalankan berbagai program, antara lain bantuan sosial dan bantuan dasar bagi kelompok rentan, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD, program Provinsi Layak Anak, serta perlindungan anak dan remaja melalui program Siber Sehat NTT.
Pelibatan kelompok rentan dalam proses pembangunan juga terus diperkuat. Pada 2025, aspirasi kelompok rentan disebut telah terakomodasi dalam 12 program dan 26 subkegiatan pemerintah provinsi.
Sementara pada 2026, sebanyak 57 dari 109 usulan kelompok rentan telah masuk dalam rancangan prioritas pembangunan daerah.
“Ini merupakan bukti bahwa suara kelompok rentan tidak sekadar didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan alokasi anggaran,” ujarnya.
Selanjutnya, hasil pemetaan dan rekomendasi dalam policy brief diharapkan dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk sebagai masukan dalam forum Musrenbang penyusunan RKPD dan pembahasan APBD.
Tinggalkan Balasan