Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp 2.602.441. Angka ini naik 5,97 persen atau Rp 146.943 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 2.455.498.
Penetapan tersebut disampaikan Gubernur NTT Melki Laka Lena melalui Keputusan Gubernur NTT tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027 tertanggal 20 November 2026.
Kenaikan UMP tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha yang diwakili APINDO, akademisi, serta perangkat daerah terkait.
“Dalam pembahasan itu, Dewan Pengupahan merekomendasikan penggunaan nilai alpha sebesar 0,70 sebagai dasar penghitungan kenaikan UMP 2027,” kata Melki, Jumat (20/11/2026).
Penetapan UMP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Pemerintah pusat sebelumnya meminta seluruh gubernur mempercepat penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026.
UMP 2027 ditetapkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, khususnya pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sekaligus menjadi acuan bagi pemberi kerja di wilayah NTT.
Perusahaan yang telah memberikan upah di atas upah minimum tidak diperbolehkan menurunkan upah pekerjanya menjadi lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.
UMP NTT 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pengupahan juga akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan hak pekerja terpenuhi sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja. (*)




Tinggalkan Balasan