Kupang, KN – Warga Kelurahan Nunbaun Delha, Kota Kupang, mengadukan dugaan perusakan fasilitas publik, yang diduga dilakukan oleh seorang pengusaha, berinisial EL ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Warga mendatangi Polda NTT, Jumat (13/11/2026) pukul 13.00 WITA, bersama Ketua LPM kelurahan setempat. Mereka meminta aparat kepolisian menelusuri persoalan tersebut, termasuk klaim lahan yang berkaitan dengan lokasi kejadian, agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum.
Tokoh masyarakat Kelurahan Nunbaun Delha, Zwenglee Faley mengatakan, pihaknya telah mendatangi Polda NTT untuk berkonsultasi dengan penyidik mengenai langkah hukum yang perlu ditempuh dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Penyidik menyarankan agar laporan itu diubah menjadi pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung ke Ditreskrimum Polda NTT. Tujuannya agar Dirreskrimum dapat membentuk tim untuk turun ke lapangan dan mencari tahu fakta-fakta hukumnya,” ujar Zwenglee kepada wartawan.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan perusakan pembatas jalan, tetapi juga adanya klaim lahan di lokasi yang dipermasalahkan. Karena itu, warga menilai perlu ada penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, untuk memastikan duduk perkara sebenarnya.
“Paling cepat hari Senin kami akan memasukkan surat pengaduan masyarakat itu ke Polda NTT,” katanya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Nunbaun Delha, Otiniel Lena mengatakan, persoalan tersebut telah merugikan masyarakat.
Ia menjelaskan, pada Oktober lalu, pemerintah kelurahan bersama pihak kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah turun menangani persoalan perusakan pembatas jalan tersebut.
Saat itu EL disebut mengakui telah merusak pembatas jalan, dan menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki kerusakan dalam waktu tiga hari. Namun, perbaikan yang dijanjikan tidak kunjung dilakukan, dan kerusakan justru bertambah.
“Dia (EL) melanggar semua. Bahkan kami menganggap tidak menghiraukan pemerintah setempat. Karena itu milik pemerintah, maka itu jg menjadi bagian dari milik masyarakat,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan