Bank NTT Gelar Bimtek Penggunaan KKPD untuk Pimpinan OPD di Pemkab Manggarai

Ruteng, KN – Demi mempermudah transaksi keuangan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Bank NTT menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD ).

KKBD adalah kartu kredit yang digunakan pemerintah daerah untuk dapat bertransaksi secara cashless (non-tunai) yang lebih efisien, dan transparan, hingga akuntabel.

Hal ini disampaikan Kepala Bank NTT Cabang Ruteng Romy Radja Langu, usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama seluruh pimpinan OPD dan Bendahara di lingkup Pemda Manggarai, Senin 3 April 2023.

Romy mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Direktur Kredit Bank NTT
Paulus Stefen Messakh pada tanggal 28 Maret 2023 lalu.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Rujab Bupati Manggarai yang dihadiri oleh Bupati Manggarai Heri Nabit, Sekda Manggarai, dan beberapa Pimpinan OPD.

“Atas instruksi dari Direksi, maka diadakan bimtek. Dan dari kantor pusat Bank NTT mengirim tim untuk melakukan Bimtek dengan peserta yang diundang adalah seluruh OPD dan Bendahara,” kata Romy kepada KORANNTT.COM.

Romy menegaskan, dengan adanya terobosan ini, Manggarai bisa menjadi kabupaten yang pertama di Provinsi NTT dalam menerapkan KKPD di lingkup pemerintahan.

“Adapun KKPD daerah ini merupakan peraturan dari Kemendagri juga dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan bagaimana meningkatkan elektrolifikasi Pemda sesuai dengan arahan Kemenkeu dalam hal ini KPPN,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, dengan kegiatan Bimtek tersebut, bisa memberikan sebuah kesadaran dan pemahaman bagi para bendahara maupun pimpinan OPD, bahwa Kabupaten Manggarai berada pada level maju untuk Indeks Elektrolifikasi Transaksi Daerah (IETPD). IETPD merupakan indikator yang dibuat oleh BI untuk mengukur sejauh mana pemerintah ke arah gerakan nasional non tunai.

Meski demikian, Romy berharap, dengan adanya KKPD semakin mendorong transparansi transaksi, untuk bisa lebih efektif dan efisien, dalam menggunakan APBD, dalam artian tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Pimpinan Daerah.