“Hukum tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan. Penerimaan laporan hanyalah pintu awal dari proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana laporan tersebut ditindaklanjuti,” demikian penegasan BEM Nusantara NTT dalam rilis persnya.
Atas dasar itu, BEM Nusantara NTT menyampaikan lima tuntutan kepada Polres TTS, yakni meminta Kapolres memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan laporan, melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap bukti baru, membuka informasi tahapan penanganan laporan, memastikan pelapor dan keluarga korban memperoleh kepastian tindak lanjut, serta mendorong pengawasan internal apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan dalam penanganannya.
BEM Nusantara NTT menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum ataupun upaya mendahului kewenangan penyidik. Sebaliknya, pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan upaya menjaga supremasi hukum.
Melalui penyampaian aspirasi langsung kepada Kapolda NTT, BEM Nusantara berharap laporan baru yang disertai sejumlah bukti tersebut tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Mereka juga meminta agar keluarga korban memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan laporan demi memberikan kepastian hukum atas perkara kematian Gustaf Nabuasa. (*/ab)




Tinggalkan Balasan