Kupang, KN – Pemerintah pusat melalui Deputy 1 Kepala Staf Presiden Republik Indonesia yang membidangi Infrastruktur, Energi dan lovestasi, Febry Calvin Tetelepta mendukung penuh pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dukungan ini disampaikan Febry dalam rapat bersama Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Dirut PT. Tidal Bridge Indonesia, PLN dan Pemprov NTT di Ruang Rapat Utama Gedung Bina Graha Kantor Stal Presiden, Jin. Majapahit, Gambir – Jakarta Pusat Pada hari Selasa, (26/3/2024).
Pertemuan dengan sejumlah pihak ini membahas rencana Pembangunan PLTAL Larantuka, usulan pembangunan lembatan Selat Larantuka Jembatan Pancasila Palmerah untuk mendukung PLTAL Larantuka, dan potensi dukungan dan kerja sama dalam rangka percepatan pembangunan PLTAL Larantuka.
Deputy 1 KSP Febry Calvin Tetelepta dalam pertemuan tersebutnmengatakan bahwa, salah satu tugas KSP adalah untuk mengawal semua PSN (Proyek Strategis Nasional) yang belum rampung dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Salah satunya adalah rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut Larantuka NTT yang sudah lebih dari 8 tahun belum direalisasikan sejak tahun 2016.
“PLTAL Larantuka ini sudah pernah masuk di RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2019-2028. Namun sempat dikeluarkan dari RUPTL 2021-2030 karena PS dari Tidal Bridge belum memenuhi kelayakan keekonomian dari PLN. Namun proyek ini juga dalam kerangka kerja sama di bidang energi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, sehingga dalam RUPTL 2024-2033 pembangkit listrik tenaga arus laut kembali dimasukkan,” ujar Febry dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Kamis (28/3/2024).
Selain itu, ia menyebut, PLTAL Larantuka telah mendapatkan komitmen pembiayaan dari Bank Pembangunan Belanda (FMO). Namun PT. Tidal Bridge membutuhkan jembatan karena turbin pembangkit energinya akan dipasang di badan Jembatan yang akan menghubungkan pulau Flores dan pulau Adonara di NTT
Karena itu, menurut Deputy Febri, sejauh ini telah dilakukan berbagai pembicaraan intensif antara PCN, Tidal Bridge dan Kementrian PUPR yang mengerucut pada akan adanya kerja sama Empat Pihak yakni antara PUPR, Pemprov NTT, PT. Tidal Bridge dan PT. PLN.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Tidal Bridge, Latief Gau mengatakan, potensi arus laut di dunia mencapai 7.800 TWH Yang artinya masih banyak energi arus laut yang belum di eksplorasi secara maksimal sebagai energi untuk kepentingan manusia.
Sementara di Indonesia potensi arus laut juga sangat besar mengingat kondisi geografi Indonesia yang berpulau pulau dan diapit dua samudra, sehingga diantara selat-selatnya terdapat arus laut yang sangat besar untuk digunakan sebagal energi.
“Teknologi arus laut ini adalah teknologi yang sudah proven sistem atau sudah digunakan di beberapa negara sejak abad 12 di Belanda di United Kingdom, Perancis, Portugal dan Korea. Dalam perjalanannya, turbin yang digunakan terus berkembang. Dari semula Turbinnya ditanam di dasarlaut menjadi turbin yang mengapung di permukaan laut. Salah satunya adalah Screw Turbin,” terangnya.
Ia menyebut, turbin ini adalah pilihan turbin yang ramah lingkungan dengan diameter sekitar 8 meter, sehingga memenuhi standar Green Peace agar keberadaan turbin ini tidak mengganggu atau merusak biota laut termasuk ikan-ikan yang ada di selat tersebut.
Teknologi yang digunakan adalah memasang turbin dengan digantung di badan jembatan dengan model seperti “laci meja” yang untuk pemeliharannya bisa dimasukkan dan di keluarkan dari bawah kolong jembatan.
Panjang jembatan adalah 800 meter terdiri dari 250 meter arah Larantuka dan 150 meter arah Adonara adalah Jembatan Sipil (civil Bridge) sedangkan 400 meter di tengah tengah jembatan adalah Jembatan Tidal (Tidal Bridge) dimana di segmen 400 meter ini lah, turbin akan digantungkan untuk menghasilkan energi listrik.
“Khusus untuk potensi arus laut di selat sempit Larantuka (selat Gonzalo), menurut BPPT (sekarang BRIN) potensi arus laut di selat ini bisa menghasilkan 300 MW. Dan untuk tahap awal PT. Tidal Bridge akan membangun power plant dengan kapasitas 40 MW yang dibangun secara modular, artinya akan bisa dikembangkan duplikasinya sesuai dengan perkembangan kebutuhan listrik di pulau Flores – Adonara dan sekitarnya,” terangnya.
Latief menambahkan, biaya untuk membangun jembatan dan PLTAL ini diperkirakan sekitar $ US 225 jt (Rp. 3T) yang semuanya dibiayai oleh Bank Pembangunan Belanda (FMO/Nederlandse Financierings -Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V), dalam bentuk Loan atau pinjaman lunak dengan durasi pinjaman selama 20 tahun.
Jika sudah dilakukan FEED (Front End Engeneering and Desaign), maka FMO akan memberikan hibah sebesar 35 % dari total pembiayaan. Artinya sisa pinjaman lunak menjadi lebih kecil yakni 65%. Sementara usia jembatan tersebut di desain untuk 50 tahun ke depan. Dengan demikian pembiayaan pembangunan jembatan dan PLTAL nya, pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan biaya sama sekali, karena jembatan dan power plantnya akan membiayai dirinya sendiri dengan revenew dari hasil penjualan listriknya yang di manfaatkan oleh PLN,” terangnya.
“AMDAL(untuk standar Indonesia) dan ESIA (amdal untuk standar Internasional sudah dilakukan dengan kesimpulan, Jembatan dan PLTAL Larantuka, layak bangun dan layak lingkungan,” terangnya.
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis, PT PLN Pusat, Hartanto Wibowo mengatakan bahwa, energi yang dihasilkan oleh arus laut dan gelombang laut adalah energi yang sangat potensial untuk di eksplorasi dalam mendukung program Presiden Jokowi dimana saat ini Indonesia berada dalam transisi energi.
Ia menyatakan, selama ini telah terjadi bottle neck atau penghambat terealisasinya PLTAL Larantuka sejak 2018, yakni bagaimana memadukan investasi jembatan dan energi arus laut. Sehingga untuk melakukan debottlenecking nya adalah dengan melakukan kolaborasi Empat Pihak yakni Pemda NTT sebagai Pengguna/Penerima Manfaat, Kementrian PUPR sebagai penanggung jawab teknik dan owner jembatan, PT. PLN sebagai Strategic Patner dan off taker dan PT. Tidal Bridge sebagai Technologi Owner dan Financial Arranger.
“Sementara untuk harga jual listrik yang akan dihasilkan oleh teknologi ini yang semula Rp. 1.750/kWh atau $11 cent/kWh menjadi Rp.1.200/kWh atau $7 cent/kWh adalah harga jual yang sangat attractive dan layak diterima oleh PLN,” tandasnya. (*)