Kupang, KN – Pasca sukses di sektor pertanian lewat program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), ekspansi bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) kini merambah ke sektor peternakan.
Hari ini, Selasa 16 Agustus 2022, Bank NTT menandatangani MoU tentang pengembangan ekosistem peternakan bersama mitra terkait.
Dalam ekosistem ini, Bank NTT berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi NTT dan stake holder terkait untuk membuka akses modal untuk para peternak lewat skim Kredit Merdeka.
Kepala Dinas Peternakan Yohana Lisapaly mengatakan, maksud dan tujuan kerja sama yang dibangun dengan Bank NTT, adalah agar Bank NTT turut serta membiayai pengembangan ekosistem peternakan melalui fasilitas kredit Mikro Merdeka.
“Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memberikan dukungan akses pembiayaan oleh lembaga perbankan dalam hal ini Bank NTT, melalui penggemukan Sapi potong menuju petani ternak mandiri,” kata Yohana Lisapaly dalam laporannya kepada Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
Selain bekerja sama dengan Bank NTT, pihaknya juga berkolaborasi dengan Korem 161 Wirasakti Kupang untuk menjaga keamanan usaha petani ternak, dan lembaga penjamin, untuk keberlangsungan usaha dan akses pasar yang kompetitif.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan di Provinsi NTT, dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Besok, setelah upacara peringatan detik-detik Proklamasi, mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk memberikan fasilitas Kredit Mikro Merdeka, kepada salah satu kelompok yang sudah terseleksi yaitu kelompok Wanita Tani Hijau Makmur dari Desa Fatukanutu,” ujar Yohana Lisapaly.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, model kolaborasi ini merupakan replikasi dari model kerja sama yang dibangun di sektor Pertanian.
Ke depan, pola-pola kerja sama ini akan dipakai untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan, budidaya rumput laut, serta sektor-sektor lain yang menjadi keunggulan Provinsi NTT.
“Sehingga kerja-kerja kita dapat mempunyai hasil yang cukup bagus untuk pembangunan program kesejahteraan di Provinsi NTT,” kata Viktor Laiskodat.
Gubernur menjelaskan, di tengah keterbatasan pemahanan masyarakat terkait akses pembiayaan dari perbankan, pemerintah terus bekerja untuk membuka akses permodalan.
Diharapkan suatu saat, masyarakat bisa cerdas dan mandiri, serta bisa berhubungan langsung dengan industri perbankan untuk mengakses keuangan.
“Saya harapkan momentum seperti ini menjadi kebiasaan kita. Ke mana saja, kita ajarkan rakyat bahwa ada pola kerja sama, nanti ambil (modal) di perbankan,” kata Laiskodat.
Gubernur mengingatkan agar sosialisasi terkait akses permodalan kepada masyarakat harus dilakukan dengan benar.
Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi distorsi informasi yang mendiskreditkan pemerintah dan perbankan, bahwa seolah-olah pemerintah dan perbankan ingin mengambil untung dari pola kerja sama tersebut.
“Kerja besar bukan hanya membangun peternakan saja, tetapi bagaimana kita membangun cara berpikir masyarakat untuk membangun kesejahteraan di kelompok dan desa mereka,” tandas Laiskodat.
Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho mengatakan, dibutuhkan konsistensi dalam pengembangan aliansi sinergitas ekosistem pembiayaan, untuk mencapai Visi NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam bingkai NKRI.
Menurut pria yang akrab disapa Alex Riwu Kaho ini, Bank NTT sebagai bank daerah, bank milik pemerintah, dan bank kebanggaan masyarakat NTT, terus berupaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.
“Pemberdayaan jauh lebih berkontribusi nyata, dari pada hanya pada tataran diskusi, konsep dan pengamatan,” tandas Dirut Bank NTT.
Selain Bank NTT, ekosistem pengembangan sektor pertanian juga melibatkan Korem 161/Wira Sakti, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dan PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA NTT) serta UD. Terobos. (*)