Ende, KN – Bupati Kabupaten Ende, Djafar Achmad secara resmi membuka kegiatan Masa Bimbingan (Mabim) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kabupaten Ende Tahun 2021.
Kegiatan itu berlangsung di halaman PMKRI St Don Bosco Ende, tepatnya di Jl. Wirajaya, Rabu 19 Mei 2021.
Dalam sambutannya, Bupati Djafar menegaskan kepada kader PMKRI Ende untuk mampu melahirkan kader baru yang memiliki kemampuan dan selalu kritis terhadap persoalan sosial di kalangan masyarakat, maupun persolan yang berkaitan dengan kinerja Pemda Ende.
“Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus memberikan pendapat dan aspirasi. Namun harus dilakukan dengan cara yang bermartabat sebagai kaum intelektual yang menginginkan perubahan demi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Bupati Djafar.
Menurutnya, pemerintah tidak anti kritik, karena kritikan dari setiap organisasi seperti PMKRI merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kinerja dari pemerintah Kabupaten Ende.
“Sehingga dapat mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik lagi kedepan,” terangnya.
Dia juga meminta kepada seluruh mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMKRI untuk tidak hanya bergabung dan bergelut di dunia politik.
“Tetapi harus juga mengembangkan diri dalam dunia usaha untuk memajukan daerah ini,” harap Bupati Djafar.
Sementara Ketua PMKRI ST. Don Bosco Cabang Ende, Oktafianus Erikson Rome mengatakan, kegiatan yang digelar merupakan tahap kedua yang dilaksanakan oleh PMKRI Ende.
Dia menjelaskan, kegiatan tahap dua tersebut mengusung tema “Membentuk Kader yang Berkarakter dan Berjiwa Kepemimpinan”.
Dengan tema itu, pihaknya berharap agar para anggota PMKRI mampu mempersiapkan dan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup, baik dari perguruan tinggi maupun di organisasi PMKRI.
“Sehingga saya berharap dalam kegiatan masa bimbingan ini, lahirlah kader-kader PMKRI yang berkarakter, dan berjiwa kepemimpinan, demi memajukan nusa dan bangsa yang kita cintai ini,” jelas Erikson.
Selain itu, dia juga mengkritisi persoalan yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat Ende, seperti dugaan pungutan liar dana BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ende.
“Kami secara internal organisasi juga sedang melakukan diskusi terkait persoalan tersebut, hasilnya diskusinya tentu kita akan sampaiakan nanti, tetapi secara organisatoris yang jelas kita tetap akan mengkritisi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, demi mencapai kemajuan bersama,” pungkas Erikson.*