“Dengan tidak ada yang dirumahkan berarti anggaran untuk PPPK tahun depan juga harus kita siapkan untuk seluruh PPPK yang ada di NTT maupun kabupaten/kota se-NTT,” katanya.
Ia mengakui tantangan terbesar berada pada sektor pendidikan karena jumlah guru PPPK di NTT sangat besar dibanding sektor lain. Menurutnya, pada tahun ini pemerintah pusat masih membantu pembayaran gaji guru PPPK melalui dana pusat, termasuk dukungan dari skema Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Namun untuk tahun depan, kata Melki, masih dibutuhkan keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait keberlanjutan penggunaan dana pusat dalam membantu pembayaran gaji guru PPPK.
“Kalau tahun ini kita dibantu dengan BOSP dan ada dana pusat juga yang dipakai untuk membantu membayar gaji guru PPPK. Tapi tahun depan ini masih butuh kesepakatan di level pimpinan pusat apakah dananya masih bisa dipakai sehingga nanti mengamankan seluruh guru-guru kita yang masuk PPPK, baik penuh maupun paruh waktu,” ujarnya.
Melki memastikan seluruh kepala daerah di NTT memiliki komitmen yang sama untuk mempertahankan PPPK dan tidak membiarkan tenaga yang telah direkrut pemerintah kehilangan pekerjaan.
Tinggalkan Balasan