“Apapun kejadiannya, pelayanan dasar harus jalan. Negara tidak boleh absen,” tegas Fatoni.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal pencarian solusi konkret bagi persoalan belanja pegawai di NTT, sekaligus memastikan nasib ribuan PPPK tidak diputuskan secara sepihak tanpa skema yang jelas dan berkelanjutan. (ocp/ab)