WALHI NTT Desak Revisi Total UU Kehutanan dan Pengesahan UU Masyarakat Adat

“Secara yuridis, UU Kehutanan compang-camping dalam sistem hukum. Tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang definisi hutan dan hak masyarakat. Karena itu, tidak cukup hanya revisi, kita butuh UU Kehutanan yang baru,” pungkas Uli. (*)