Bisnis  

DPRD Minta Pj Gubernur dan Pengurus Bank NTT Duduk Bersama Bahas KUB dengan Bank DKI

Anggota DPRD NTT Viktor Mado Watun. (Foto: Istimewa)

Kupang, KN – Polemik pemenuhan modal inti minimum Rp3 Triliun di Bank NTT memantik beragam tanggapan dari sejumlah kalangan. Tanggapan terbaru datang dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT Viktor Mado Watun.

Diwawancarai awak media belum lama ini, Viktot Mado Watun menyarankan agar Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake dan pengurus Bank NTT dalam hal ini Komisaris dan Direksi agar membahas bersama KUB bersama Bank DKI.

Karena menurutnya, sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTT, Ayodhia Kalake mesti mendapat penjelesan secara detail soal skema Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank DKI.

Penjelasan dari jajaran Komisaris dan Direksi Bank NTT itu mesti juga dilengkapi dengan dokumen tertulis sehingga bisa menjadi dasar pertimbangan Penjabat Gubernur NTT untuk mengambil sikap.

“Sepanjang dokumen tertulis dia (Penjabat Gubernur NTT) belum lihat maka tidak bisa. Sikap hati-hati Penjabat Gubernur itu menurut saya sangat positif. Maka saran saya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Dewan Komisaris dan Direksi harus temui Penjabat Gubernur dan bawa semua dokumen soal kerja sama KUB itu. Saya yakin Pak Ody Kalake akan bijak dan pasti akan pelajari dan mengambil keputusan,” sebut Viktor Mado Watun kepada wartawan di Kupang, Sabtu (4/5/2024).

Politisi PDI Perjuangan asal Ile Ape Kabupaten Lembata itu mengatakan, Penjabat Gubernur NTT pasti lebih hati-hati dalam mengambil sikap sepanjang dokumen tertulis soal KUB dengan Bank DKI itu belum dilihat dan dipelajari.

“Karena namanya KUB antar bank itu maka yang terjadi adalah ada bank induk dan bank anak. Makanya harus jelas antara induk dan anak, termasuk jumlah saham dan pembagian deviden serta hal-hal penting lainnya,” sebut Viktor Mado. 

Ia mengatakan, selain ke Penjabat Gubernur NTT, penjelasan yang sama juga mesti disampaikan ke DPRD NTT tidak saja di Komisi III tetapi seluruh Pimpinan dan anggota DPRD NTT.

“Kita mesti lihat dulu dokumen tertulis untuk dipelajari. Karena selama ini dengan kita di Komisi III DPRD NTT hanya sebatas penjelasan lisan. Bahkan selama dua tahun ini kan tidak pernah hadiri undangan Komisi III DPRD NTT,” katanya.

BACA JUGA:  Hasil RUPS Bank NTT: Alex Tetap Dirut, Jabatan Komisaris dan Dir TI Ops Diperpanjang

KUB Bukan Berarti Bank NTT Diambilalih Bank DKI

Diberitakan sebelumnya, pengamat hukum perbankan Petrus E. Jemadu, SH.,MHum menjelaskan, skema KUB (Kelompok Usaha Bank) bukan berarti otomatis Bank NTT jatuh ke tangan Bank DKI.

Piet Jemadu mengatakan itu untuk memberikan pemahaman kepada publik sekaligus membantah itu yang beredar bahwa mekanisme KUB Bank NTT akan menjadi milik Bank DKI jika menjalin kerja sama dalam bentuk KUB atau Kelompok Usaha Bank.

“Kalau saya dengar, OJK sudah melunak. Tidak harus otomatis Rp641 Miliar lagi. Bisa secara bertahap, Rp50 atau Rp100 Miliar. Tergantung langkah-langkah ke depan. Karena tingkat survive Bank NTT sudah cukup bagus,” tegas Piet Jemadu kepada wartawan di Kupang, Senin (29/4/2024).

Ia menerangkan, kerja sama dengan bank-bank lain bukan baru kali ini saja dilakukan oleh Bank NTT. Tapi sudah lama Bank NTT menjalin kerja sama dengan bank-bank lain baik BPD maupun Himbara.

“Sehingga ini tujuannya baik. Bank DKI juga tujuannya baik. Konsepnya membantu daerah dan negara ini, dan dia memang akan menjadi pemegang saham,” tuturnya.

Terkait KUB dengan Bank DKI, Piet Jemadu menyatakan, Bank NTT punya opsi untuk membeli kembali (buyback) saham Bank DKI. Sehingga skema KUB selain membantu menyelamatkan Bank NTT, tetapi juga bank kebanggaan masyarakat NTT itu akan tumbuh menjadi bank yang lebih kuat dan terhindar dari berbagai risiko perbankan.

“Ada komitmen buyback. Bisa secara bertahap dibeli kembali oleh pemegang saham seri A Bank NTT. Tapi KUB ini untuk menyangga risiko. Bukan berarti rekening rakyat NTT kurang lebih Rp10 Triliun tadi menjadi milik Bank DKI. Cara berpikir ini salah. Bank NTT tetap milik rakyat NTT,” tegasnya.

Ia menambahkan, kerja sama KUB bukan berarti Bank DKI ingin mencaplok Bank NTT. “Bank DKI bukan ingin mencaplok, tetapi sudah ada negosiasi antar direksi. Saya apresiasi negosiasi itu. Bisa juga tahun depan kita take over atau buy back kembali saham Bank DKI secara perlahan. Itu sangat bisa,” pungkasnya. (*/KN)