Tom Lembong Sebut Program Pemerintahan Jokowi Tidak Menyentuh Masyarakat

Thomas Lembong memaparkan peta pembangunam dan pengembangan Kota Kupang sebagai Kota Agromaritim. (Foto: Ama Beding)

Kupang, KN – Co Captain Timnas AMIN Thomas Lembong memberikan kritik keras atas program-program pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, program-program pemerintah Presiden Jokowi seperti tambang, smelter, nikel dan proyek infrastruktur, sebagian besarnya hanya menyentuh kalangan tertentu.

“Sedangkan masyarakat kecil hampir tidak merasakan program pemerintah,” ujar Tom Lembong dalam bincang santai bersama awak media di Kupang, Rabu (31/1/2024).

Sebagai mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM, Tom Lembong mengaku tahu betul keberhasilan dan kegagalan program pemerintahan Presiden Jokowi.

“Saya tahu betul strategi ekonomi kita. Saya tahu betul bagian mana yang berhasil, dan mana yang tidak berhasil,” ucap Tom Lembong.

Dia menyebut, program pemerintahan Presiden Jokowi hanya fokus pada investasi sektor modal, bukan padat karya.

Sehingga tidak menyentuh langsung sektor pertanian, nelayan, perikanan, dan kehutanan atau pabrik.

“Data menunjukan bahwa 60-70 persen masyarakat tidak tersentuh sektor batu bara, nikel dan sebagainya,” terang Tom Lembong.

BACA JUGA:  Hati-hati! Akun IG dan Facebook Bank NTT Diretas, Dirut Alex Pastikan Sistem Perbankan Aman

Dengan kondisi ini, pasangan Capres-Cawapres Anies-Muhaimin memilih menggelontorkan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan 40 Kota, dibanding membangun IKN.

Tom Lembong menyatakan, pasangan Capres-Cawapres 01 itu mengagas program pembangunan dan pengembangan 40 Kota, demi pemerataan pembangunan di Indonesia.

Kota Kupang adalah salah satu dari 40 kota yang akan dibangun oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Kota Agromaritim.

Ia menjamin, bahwa proses pembangunan dan pengembangan 40 kota ini akan melalui proses yang panjang dan melibatkan seluruh pihak dari berbagai kalangan.

“Saya menjamin bahwa prosesnya akan melibatkan konsultasi publik yang luas, dan panjang seperti yang dilakukan Pak Anies selama membangun DKI Jakarta,” pungkasnya. (*)

error: Content is protected !!