Hukrim  

Aroma Nepotisme Warnai Proses Lelang Proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT

Ilustrasi KKN (Foto: Net)

Kupang, KN – Penetapan pemenang tender proyek rehab ruang training center beserta perabotnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTT tahun anggaran 2023 diduga beraroma nepotisme.

Dugaan adanya konspirasi ini diungkapkan oleh Kolan Junus Foenai selaku Kuasa Direktur CV Maharani.

Kolan bahkan menuding tindakan tidak prosedural ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) yang menolak hasil pelaksanaan tender yang telah diumumkan oleh Pokja.

“Tindakan PPK ini sangat merugikan kami sebagai pemenang,” kata Kolan yang ditemui di Kupang, akhir pekan lalu seperti dilansir dari Penatimor.com, Senin 7 Agustus 2023.

Menurut Kolan, selaku peserta tender, perusahaannya sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja sesuai informasi tender pada laman website lpse.nttprov.go.id, dan juga surat Pokja yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT.

Terhadap persoalan ini, Kolan mengaku pihaknya telah menyurati PPK untuk memohon penjelasan, pasalnya setelah PPK menerima dokumen tender dari Pokja tanggal 25 Juni 2023, PPK seharusnya sudah menunjuk penyedia barang dan jasa dan proses penandatangan kontrak kerja.

Namun sampai pada batas waktu tahapan yang dimaksud, PPK belum melaksanakannya dengan tidak sama sekali menginformasikan kepada CV Maharani terkait alasan keterlambatan, yang sudah tentu menjadi pertanyaaan pemenang tender.

Terkait masalah ini, Kolan Foenai telah menyurati Gubernur NTT selaku Pejabat Kekuasan Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD). Dalam surat pengaduan tertanggal 27 Juli 2023, Kolan mengurai sejumlah asalan.

Kolan jelaskan, CV Maharani selaku peserta tender proyek tersebut sudah ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Pokja, dan sesuai ketentuan paling lambat dalam waktu 5 hari setelah PPK menerima dokumen tender dari Pokja, sudah seharusnya PPK sesuai kewenangannnya menunjuk penyedia barang/jasa serta proses penandatanganan kontrak kerja.

BACA JUGA:  Kapolresta Kupang Kota Pimpin Pengamanan Sidang Perdana Terdakwa Randy

Namun setelah lewat waktu 5 hari, yakni tanggal 25 Juni 2023, PPK tidak melaksanakan kewenangannnya, dan juga tidak menginformasikan kepada CV Maharani sebagai pemenang tender terkait dengan belum dilaksanakannya proses penandatanganan kontrak kerja.

Dengan fakta dimaksud, CV Maharani menyurati PPK tanggal 10 Juli 2023 dengan surat Nomor: 18/MHRN/VII/2023, perihal mohon penjelasan.

Atas dasar surat tertanggal 10 Juli 2023 tersebut, maka telah ditanggapi oleh PPK dengan suratnya Nomor: PPK/03/RRTC/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, perihal penjelasan hasil tender.

Alasan PPK belum melakukan penandatangan kontrak dengan CV Maharani ialah karena adanya pengaduan dari CV Amendolo kepada PPK yang merasa tidak puas dengan  pengumuman hasil tender, karena dianggap menyalahi ketentuan sebagaimana surat Nomor: 02/PENGADUAN/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.

Atas dasar surat pengaduan tersebut, PPK melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi NTT, dan disepakati untuk dilakukan pemeriksaan kembali dokumen penawaran CV Maharani sebagai obyek pengaduan untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan yang disampaikan oleh CV Amendolo, guna mendapatkan solusi atau masukan atas pengaduan dimaksud.

Sesuai dengan pemeriksaan kembali dokumen penawaran CV Maharani tersebut, PPK secara sepihak menyatakan terdapat dua kesalahan yang dilakukan oleh CV Maharani, yakni berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kualifikasi CV Maharani terdapat lampiran personil yang ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan rehab ruang training center beserta perabotnya yang terdiri dari personil sebagai pelaksana bangunan dan petugas K3 yang disertai dengan ijazah, KTP, sertifikat keahlian dan daftar riwayat hidup.