Hukrim  

Amar Putusan di PN Kupang Bocor Sebelum Dibacakan, Marthen Bessie Lapor Bawas MA

Ia meminta Mahkamah Agung memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bocornya amar putusan tersebut.

Marthen Bessie (Foto: Istimewa)

Kupang, KN – Advokat Marthen L. Bessie melaporkan pihak Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

Laporan ini berkaitan erat dengan dugaan “main mata” antara pihak Pengadilan Negeri Kupang, dengan pihak tergugat yang sedang berperkara.

Dugaan “main mata” ini mencuat, pasca salinan putusan bocor ke publik, sebelum pembacaan amar putusan oleh majelis hakim PN Kupang.

Kepada awak media, Marthen L. Bessie mengatakan, putusan perkara nomor 199/PDT,G/2022/PN.KPG tanggal 6 April 2023 dibacakan ketua majelis hakim pada pukul 10:00 WITA.

Namun anehnya, pada pukul 09:00 WITA isi putusan yang belum dibacakan tersebut, sudah bocor ke publik dan berada di tangan pihak tergugat dalam bentuk fotocopy.

Alhasil, pihak tergugat maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri sidang pembacaan amar putusan tersebut. Seolah-olah sudah tahu amar putusan perkara tersebut. Hal ini bertentangan dengan hukum, dan melanggar hukum acara perdata.

“Sebab berdasarkan hukum acara perdata, setelah pemberitahuan putusan kepada para pihak, kemudian panitera pengganti boleh menyerahkan salinan atau turunan putusan perkara a quo tersebut kepada para pihak,” tegas Marthen Bessie kepada wartawan, Rabu 10 Mei 2023.

BACA JUGA:  Mobil yang Digunakan Eksekutor Astrid dan Lael Bukan Hanya Rush

Terkait bocornya amar putusan ini ke tangan para tergugat, Marthen bersama tim kuasa hukum sudah menanyakan persoalan kepada mantan Ketua PN Kupang Wari Nujiati.

Namun hingga saat ini, ada baik itu dari pihak panitera, atau PTSP belum ada yang mengaku terkait bocornya amar putusan tersebut.

Dengan demikian Marthen Bessie bersama tim kuasa hukum penggugat akhirnya melaporkan bocornya amar putusan ini ke Badan Pengawas Mahkamah Agung.

“Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab baik yang berada di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA maupun pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab, telah mencidrai PN Kupang Kelas 1A kepada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut,” tegasnya.

Ia meminta Mahkamah Agung memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bocornya amar putusan tersebut.

“Oleh karena itu demi penegakkan Hukum maka pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut wajib diberikan sanksi sepantas dengan perbuatannya,” tandas Marthen Bessie. (*)