“Ganti rugi berapapun kami tidak akan izin, kita konsisten untuk tetap tolak,” tegasnya.
Soal pilihan yang disampaikan oleh pemerintah, pihaknya mengaku jika PAD dari Ulumbu itu tidak jelas. Hal itu ia ketahui usai menjabatnya sebagai anggota DPRD beberapa tahun silam.
Bahkan, Simon menyayangkan sikap Pemda yang selama ini sebagai garda terdepan dalam proyek ini. Kata dia, Pemda seharusnya menyelamatkan masyarakat bukan mempengaruhi.
“Saya mengimbau kepada masyarakat jangan memudah memberikan lahannya karena ini tanah leluhur. Jadi hati-hati jangan sampai leluhur yang mengadili orang yang memberikan lahan. Artinya ketika tanah itu diberikan sampai ratusan turunan itu tidak akan kembali ke kita, kita harus pikir dengan anak cucu kita,” tutupnya. (*)
Tinggalkan Balasan