DPRD Manggarai Minta RS Di-PHK, dan Desak Istri Bupati Buat Klarifikasi Terbuka

Kasus dugaan suap proyek ini menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Manggarai.

Ruteng, KN – Dugaan suap proyek APBD 2022 di Manggarai sepekan terakhir, telah menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Kasus ini bermula dari pernyataan seorang kontraktor bernama Adrianus Isfridus, yang mengaku pernah mendapat proyek dari tenaga kontrak di Dinas PUPR Manggarai bernama Rio Senta.

Polemik ini pun berlanjut dengan menyeret nama istri Bupati Manggarai yaitu Meldyanti Hagur Nabit. Kontraktor tersebut mengaku menyetor uang Rp50 Juta untuk mendapatkan proyek. Ia juga mengaku telah terjadi aksi bagi-bagi proyek di rumah jabatan Bupati Manggarai.

Meski belakangan berita ini dibantah oleh oknum kontraktor tersebut, namun kabar dugaan suap proyek APBD Manggarai ini terus menggelinding hingga ke meja anggota DPRD Kabupaten Manggarai.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Osy Gandut meminta Pemda Manggarai, untuk segera memecat oknum tenaga kontrak bernama Rio Senta yang diduga menjadi calo proyek.

Menurut Osy, beredarnya isu THL di Dinas PUPR Kabupaten Manggarai yang berani mencatut nama istri Bupati Manggarai sangatlah mengganggu, kredibilitas, harkat dan martabat Pemkab Manggarai.

“Saya meminta segera PHK THL yang sudah mencatutkan nama istri Bupati Manggarai,” tegas Osy Gandut saat sidang Paripurna, Senin 12 September 2022 malam.

Ia menyampaikan, apa yang dilakukan oleh oknum THL itu dengan menjual nama Istri Bupati Manggarai kepada kontraktor, telah mencoreng nama institusi pemerintah.

“Kami sebagai wakil rakyat sangat mencintai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai. Namun kami sangat berharap kejadian seperti ini tidak terulang karena ulah satu orang,” ujar Osy.

BACA JUGA:  Menparekraf Berkunjung ke Destinasi Wisata Wae Rebo

Selain itu, Osy juga minta kepada Bupati Manggarai agar menertibkan THL lain yang bertugas di OPD lingkup Pemkab Manggarai.

“Saya temukan ada THL yang SK di Dinas PPO, tetapi ada surat tambahan lagi untuk memerintahkan THL tersebut untuk membantu Dekranasda,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Ia meminta agar Dispenda tidak perlu lagi mengeluarkan surat tambahan kepada oknum THL tersebut. Hal ini untuk menjaga harkat dan martabat Kabupaten Manggarai, juga Bupati dan Wabup yang sudah dipilih oleh rakyat.

Sementara itu anggota DPRD Manggarai Fraksi Hanura, Thomas Edison Rohimone meminta kepada Bupati dan istrinya untuk menyampaikan klarifikasi terkait berita yang beredar terkait dugaan suap proyek APBD di Manggarai.

“Saya minta bapak Bupati buat klarifikasi terbuka. Undang semua wartawan kita buka untuk untuk umum, jangan hanya posisi kemudian kita diserang lalu kita diam. Saya minta juga kepada ibu Bupati untuk segera memberikan klarifikasi supaya mendudukkan persoalan ini proposional pada porsinya,” kata Edi Rihi.

Ia menambahkan, sampai hari ini, istri Bupati Manggarai belum pernah memberikan pernyataan kepada publik.

“Sehingga saya berharap, besok undang semua wartawan buatkan klarifikasi dudukan persoalan ini proposional pada porsinya. Soal benar atau tidak kita serahkan semua kepada pihak penegak hukum,” tutupnya. (*)