FPM Makasar Desak Bupati Nabit Copot Direktur Perumda Tirta Komodo

FPM Makasar Desak Bupati Nabit Copot Direktur Perumda Tirta Komodo (Foto: Yhono Hande)

Ruteng, KN – Bupati Kabupaten Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, diminta segera mengevaluasi dan mencopot Marselus Sudirman dari jabatannya sebagai Direktur Perumda Tirta Komodo.

Desakan itu disampaikan Forum Pemuda Manggarai Makassar (FPM), menyusul pernyataan ‘Papa Minta Jatah’ yang dilontarkan Marselus Sudirman melalui rekaman suara yang beredar luas di media sosial.

Kabid sosial dan Politik Forum Pemuda Manggarai Makassar (FPM) Robert Dacing, mengatakan, pihaknya mengecam keras tindakan yang dilakukan Direktur Perumda Air Minum Tirta Komodo, yang sudah melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan DPRD.

Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Direktur PDAM Tirta Komodo, sejatinya telah mencemarkan nama baik bupati serta lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena ia telah membalikan fakta terkait rekaman suara miliknya.

“Ada unsur pembohongan publik dan membalikan fakta suara rekaman, dengan hasi klarifikasi yang disampaikan Marselus Sudirman saat RDP bersma DPRD, Senin 24 Januari 2022 lalu,” ujar Dacing, Rabu 26 Januari 2022.

BACA JUGA:  Literasi Digital Kunci Menangkal Hoax

Ia menyayangkan sikap Marselus Sudirman, yang baru dilantik jadi Direktur Perumda Tirta Komodo, namun bukan menyelesaikan persoalan ditengah publik, malah membuat gaduh di kalangan masyarakat Manggarai.

“Untuk itu kami minta buoati secepatnya memanggil dirut PDAM untuk dilakukan evaluasi, bahkan mencopotnya dari jabatannya. Lalu membentuk pansel ulang untuk penetapan direktur baru,” tegas Dacing.

Untuk memanimalisir polemik ditengah masyarakat, bupati tentu memiliki kewenangan untuk memberhentikan yang bersangkutan, sehingga masyarakat bisa kembali mempercayai, dan nama baik bupatipun kembali pulih dimata publik.

“Apalagi di media sosial tak terbendung soal kepercayaan masyarakat terhadap Bupati dan Wakilnya, sehingga apa yang di lakukan Dirut PDAM Tirta Komodo Ruteng sudah merugikan PDAM dan tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik,” terangnya.

“PDAM ini usaha strategis milik daerah, ketika tidak di kelolah secara baik, maka kualitas pelayanannya juga akan buruk,” pungkasnya. (*)