Kupang, KN – Dana bantun Seroja senilai Rp10,8 Miliar yang hingga kini masih tersimpan di rekening posko Pemprov NTT mendapatkan perhatian serius dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Anggota DPRD NTT, yang juga Juru Bicara Fraksi Partai PAN, Apt, Rambu Konda Anggung Praing, S. Farm, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi, mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk segera merealisasikan dana bantuan seroja Rp10,8 Miliar untuk kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, badai Siklon Tropis Seroja sudah berlalu tujuh bulan, namun belum ada keseriusan dari Pemerintah Provinsi NTT untuk merealisasikan seluruh dana bantuan bagi masyarakat. Sementara sekarang sudah memasuki musim penghujan.

“Bencana seroja ini sudah berlalu kurang lebih tujuh bulan, maka perlu keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara benar dan tepat sasaran,” tegas Rambu Konda, Kamis 11 November 2021.

Fraksi PAN menilai, Pemerintah terkesan lambat menangani persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, karena hingga sekarang, seluruh dana bantuan belum juga direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah terkesan lambat menanggapi kebutuhan yang dialami masyarakat saat ini. Kalau lambat dalam penanganan, masyarakat bisa berasumsi bahwa kita menipu mereka,” terangnya.

Dampak dari sikap Pemprov yang lambat, mengakibatkan masyarakat yang rumahnya rusak kehilangan tempat berlindung. Sehingga pemerintah diharapkan cepat mengambil sebuah kebijakan untuk mengatasi persoalan masyarakat.

“Harus tanggap cepat. Karena rumah itu kebutuhan dasar masyarakat. Jadi tanggapan dari pemerintah itu harus cepat. Bagaimana mereka bisa bekerja secara normal, kalau rumah mereka saja belum diperbaiki?” ungkapnya.

Ia menambahkan, seluruh persyaratan yang diminta sudah dipenuhi oleh masyarakat. Dimana mereka diharuskan untuk mengumpulkan foto copy KTP, KK, hingga kerusakan yang dialami akibat dampak badai seroja, sehingga bantuan yang disalurkan sesuai kerusakan yang dialami.

“Itu kan masyarakat di kampung harus ke kota untuk melengkapi seluruh dokumen sebagai syarat untuk menerima bantuan. Jadi saya rasa pemerintah tidak boleh tinggal diam. Karena dampak seroja ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tetapi kenapa dana bantuan itu belum juga dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” tandasnya.