DPRD Dukung Disparekraf Gandeng Pihak Ketiga, Kembangkan Objek Wisata Fatumnasi

  • Bagikan
Anggota DPRD NTT, Jhon Oematan / Foto: Eman Krova

Kupang, KN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, memberikan dukungan penuh kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT yang sedang bersinergi dengan pihak ketiga, untuk mengembangkan objek wisata Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Fatumnasi merupakan salah satu dari seven tourism estate yang sedang dikembangkan Pemprov NTT dengan kisaran anggaran mencapai Rp1,2 Miliar.

Anggota Komisi II DPRD NTT, Johan Julius Oematan, mengatakan, kerja sama harus dilakukan antara Pemprov NTT dan pihak ketiga, lantaran sumber daya lokal dinilai tidak mumpuni dalam manajemen bisnis.

“Pengelolaan awal bersama masyarakat lokal, namun tidak membuahkan hasil, karena potensi yang ada tidak digarap secara optimal,” ujar Jhon Oematan, Kamis 30 September 2021.

Dia menyebut, pengelolahan objek wisata Fatumnasi sebelumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil antara masyarakat desa, namun tidak memberikan dampak signifikan, karena faktor SDM dan belum memahami marketing bisnis.

“Kita tahu di sana sangat berbeda dengan di sini, karena belum memahami marketing bisnis. Sehingga Dinas Pariwisata diminta mengelolanya dengan pihak ketiga,” terang Jhon Oematan.

BACA JUGA:  Kadis Parekraf NTT: Pedoman CHSE Sangat Bermanfaat bagi Pelaku Erkaf di NTT

Selain Fatumnasi, kata dia, tujuh destinasi wisata lainnya di NTT, akan dilakukan hal yang sama, di mana Dinas Parekraf NTT akan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan.

“Kita sudah sepakat bahwa, tujuh destinasi wisata akan dikelola dengan pihak ketiga yang profesional. Kalau tidak salah, untuk Fatumnasi dengan Sahid T-More,” ucapnya.

Dia menjelaskan, saat ini tengah dilakukan negosiasi dengan pihak ketiga, pemerintah dan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

“Sehingga ada income yang baik, agar hasilnya bisa dibagi secara baik dengan Pemda, pelaksana dan masyarakat,” jelasnya.

Oematan menambahkan, pihak ketiga dapat melakukan investasi lainnya, karena pengelolaan objek wisata bukan hanya soal penginapan.

“Tetapi juga soal pasokan makanan yang dapat dikelola, seperti makanan tradisional atau pangan lokal,” tandasnya. (*)

  • Bagikan