Ende, KN – Sebanyak 612 unit kendaraan roda dua maupun roda empat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Tunur belum melunasi, atau membayar pajak kendaraannya.
Kepala Kantor Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Ende, Paulus Lagan Golot, SE, mengatakan, secara kelembagaan, pihaknya telah melaporkan ke Pemda Ende melalui surat resmi.
Namun, informasi yang disampaikan tidak berbanding lurus dengan kepatuhan Pemerintah Daerah Ende untuk melunasi semua pajak kendaraannya.
“Untuk kendaraan dinas milik Pemda Ende, sebanyak 740 unit. Dan baru membayar pajak sebanyak 128. Ini artinya masih banyak kendaraan yang belum melunasi pajaknya,” ujar Golot kepada wartawan, Rabu 14 Juli 2021.
Menurutnya, tingginya angka kendaraan disebabkan Pemerintah Daerah belum melunasi pajak kendaraan, serta tidak melaporkan jumlah kendaraan milik Pemda yang sudah rusak. Sehingga masih terekam didata Dinas Pendapatan Provinsi wilayah Ende.
“Selain itu, kendaraan yang sudah dilelang kepada pihak lain, atau kepada PNS aktiv maupun sudah pensiun, tetapi dokumen kendaraan masih terekam atas nama Kepala Dinas maupun Bupati,” terangnya.
Dia menjelaskan, Perintah Provinsi NTT telah mengeluarkan peraturan Gubernur dengan Nomor: 28 Tahun 2021, tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.
Keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua, tertuang dalam pasal 3 yang menjelaskan:
Pertama: Memberikan keringanan pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berlaku terhadap wajib yang menunggak PKB.
Kedua: Memberikan keringanan pokok tunggakan PKB pada ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
Besaran pokok PKB yang menunggak selama 1 sampai 2 tahun diberikan pengurangan sebesar 5 persen dari pokok pajak tunggakan untuk kendaraan bermotor dan roda empat ketas. Sementara untuk 10 persen pokok pajak tertunggak diberikan pada kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda 3.
Selain itu, besarnya pokok PKB yang menunggak selama 2 tahun keatas diberikan pengurangan sebesar 10 persen dari pokok pajak tertunggak untuk kendaraan bermotor roda 4 keatas dan 25 persen dari pokok pajak tertunggak untuk kendaraan bermotor roda 2 dan kendaran bermotor roda 3.
Tinggalkan Balasan