Kupang, KN – Dana bantuan tunai sejumlah Rp4 Miliar lebih untuk membantu masyarakat terdampak badai seroja masih parkir atau mengendap di rekening Bank Posko Bencana Pemprov NTT.
Dana yang masih parkir ini disayangkan oleh banyak pihak, pasalnya masyarakat terdampak bencana di NTT sedang membutuhkan dana bantuan tunai tersebut.
Juru Bicara Pemprov NTT, Marius Ardu Jelamu kepada media, membenarkan bahwa dana bantuan tunai yang disalurkan oleh sejumlah donatur telah masuk ke rekening Bank Posko Bencana Pemprov NTT sejumlah Rp4 Miliar lebih, dan hingga kini belum disalurkan.
“Masih di Bank. Kita belum salurkan untuk pemanfaatan penggunaan, karena harus menunggu hasil audit dari BPKP. Setelah mendapat rekomendasi dari BPKP, baru dana bantuan itu disalurkan,” ujar Marius kepada wartawan, Kamis 29 April 2021.
Menurutnya yang paling penting saat ini adalah bantuan logistik seperti makanan, pakian dan kebutuhan lainnya. Semuanya telah terdistribusi kepada masyarakat terdampak bencana.
Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, perbaikan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas umum lainnya, yang rusak akibat dihantam badai seroja.
“Tetapi saya belum bisa memastikan, karena harus menunggu rekomendasi dari BPKP, sebelum dana tersebut disalurkan,” terang Marius.
Selain itu, Pemprov NTT telah menerima Dana Tunggu Hunian tahap pertama dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
“Ini merupakan dana tahap pertama yang diberikan untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat badai seroja. Dan masih ada lagi tahap kedua,” jelasnya.
Dia meminta para Bupati dan Wali Kota Kupang untuk segera memasukan data masyarakat yang rumahnya rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Karena data yang sudah diterima posko baru berjumlah 14 Kabupaten/Kota.
“Saya harap mereka sudah mendengarkan arahan dari Bapak Gubernur kemarin. Bahwa, batasnya pada hari Jumat besok dan tidak ada kompromi. Jika lewat dari itu, kami tidak akan proses dan silahkan Bupati menggunakan dana APBD II untuk membantu masyarakat,” tegasnya.
Marius juga berharap kepada para kepala daerah untuk merancang desain yang dikerjakan, sebelum masuk masa transisi ke masa rekonstruksi, dan rehabilitasi.
“Seperti desain rencana yang harus dibangun untuk pemulihan kembali kerusakan semua fasilitas akibat badai siklon seroja,” pungkas Marius.*