Kritik Pedas Fraksi PKB untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

  • Bagikan
Ruang DPRD Kabupaten Sikka / Wiliam Toka

Maumere, KN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sikka menyampaikan kritik pedas terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan.

Beberapa poin penting ditekankan Fraksi PKB diantaranya, perbaikan dan pengelolaan bengkel mobil dinas, pengadaan Genset, mafia proyek sumur bor, dan pengelolaan kapal Puskesmas teluk.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Sikka, pada Rabu 24 Maret 2021.

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Sikka, Yoseph Don Bosko mempertanyakan bengkel servis milik Dinas Kesehatan yang berlokasi di belakang kantor Dinkes Sikka.

Menurut Fraksi PKB, semua mobil milik Dinas Kesehatan diperbaiki di bengkel tersebut, tetapi cap serta kuitansi laporan pertanggung jawaban diambil dari bengkel luar.

Hal ini tampak dalam dokumen LKPJ soal anggaran pemeliharaan kendaraan dinas yang nyaris tidak ada sisa.

“Dari alokasi anggaran Rp227.318.800, terpakai Rp207.325.667. Artinya jika Dinas Kesehatan memiliki bengkel, mestinya biaya perawatan atau biaya servis berkurang,” ucap Yoseph Don Bosko.

Fraksi PKB juga mengkritisi pengadaan Genset yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa Puskesmas, karena biaya operasional yang sangat besar.

BACA JUGA:  Wali Kota Kupang Promosi Motif Tenun Sepe di Ajang Festival Exotic Fes 2021

“Sementara di setiap Puskesmas tidak ada pos anggaran untuk biaya mesin yang sebesar itu,” jelas Don Bosko.

Don Bosko juga menyampaikan bahwa pihaknya menemukan adanya mafia proyek sumur bor di Puskesmas Wolomarang.

“Seharusnya bor mencapai 30 meter. Tetapi yang terjadi di lapangan hanya 10 meter” demikian dibacakan oleh Ketua fraksi PKB Yoseph Don Bosko.

PKB juga mempertanyakan soal pusling atau kapal rujukan puskesmas teluk. Hasil pantauan menyebutkan, kapal tersebut memiliki dana pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya di tahun 2020, dengan menggunakan dana Covid-19 sebesar kurang lebih Rp70 Juta.

“Tetapi dalam pelaksanaan di tahun 2020, kapal tersebut ternyata menggunakan mesin mobil jenis Phanter milik Dinas Kesehatan, sehingga fraksi mempertanyakan syarat teknis keselamatan para petugas di laut, pengalihan mesin mobil ke pusling, serta proses tambal sulam apakah menghemat anggaran atau merugikan anggaran,” tegas Bosko.

Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah kritik yang disampaikan oleh Fraksi PKB tersebut.*

  • Bagikan