Ende  

Bursa Cawabup Ende, PDIP Pertanyakan Etika Politik Partai Golkar

Ketua Bappilu DPD PDIP NTT Chen Abubakar / Teja Rango

Ende, KN – Bursa calon Wakil Bupati Kabupaten Ende semakin panas. Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan NTT, Chen Abubakar mempertanyakan etika politik Partai Golkar.

Menurut Abubakar, Partai Golkar semestinya membangun komunikasi politik yang baik dan beretika dengan partai koalisi yang tergabung dalam paket Marsel-Jafar (MJ).

“Jika hari ini Partai Golkar membangun argumentasi dengan mengedepankan etika dalam proses penjaringan Calon Wakil Bupati, pertanyaanya adalah sejauh mana komunikasi etika politik yang dilakukan oleh Partai Golkar,” ujar Chen Abubakar kepada KoranNTT.com, Rabu, 3 Maret 2021.

Ia menjelaskan, berbicara tentang etika, berarti bicara tentang komunikasi. Semestinya Partai Golkar lebih mengedepan komunikasi politik, dengan partai-partai lain di dalam koalisi.

“Faktanya hari ini, Partai Golkar tidak pernah berkomunikasi dengan PDIP. Apakah itu yang disebut dengan etika yang baik dalam politik?” tanya politisi PDIP ini.

Dia menilai, dalam proses penjaringan Calon Wakil Bupati Ende, Partai Golkar tidak serius, karena selalu berbicara tentang etika, tanpa komunikasi.

“Komunikasi bagian dari etika, justru Golkar tidak beretika,” tegas Chen Abubakar.

Menurutnya, sejak awal PDI Perjuangan telah menginisiasi untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Kami juga ditawari menjadi wakil Bupati, namun karena menjaga etika, kami memberikan ruang kepada partai lain,” ujar Abubakar.

Ia mengajak semua partai politik untuk membangun komunikasi, sehingga proses penjaringan calon Wakil Bupati Ende bisa segera diselesaikan.

BACA JUGA:  Tinjau Bencana di Adonara, Senator AWK Apresiasi Respons Cepat BNPB

“Sekarang semua harus dipimpin oleh Golkar untuk membangun komunikasi. Ini kan hanya soal kebiasaan. Kebiasaan dan etika hanya bisa dijaga dengan komunikasi,” ucap Chen Abubakar.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Muhammadyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan, pada koalisi Pilkada 2018, Golkar tidak mengajukan posisi Wakil Bupati Ende.

“Golkar sudah diakomodir dengan hadirnya Alm. Marsel Petu, sebagai Bupati. Dengan adanya tarik menarik polemik Wakil Bupati, semestinya Golkar tidak ngotot karena mereka sudah mengambil posisi sebagai Bupati,” jelas Ahamad Atang kepada wartawan.

Menurut dia, soal Wakil Bupati, mestinya diberikan kepada koalisi lain. Jika hari ini ada dua nama, satu dari Golkar dan satu dari partai Nasdem, maka yang harus didorong adalah Nasdem, karena Partai Golkar sudah mendapat posisi Bupati.

“Ini kan bukan paket baru, tapi melanjutkan¬†yang sudah ada hanya karena posisi tersebut lowong,” terang Ahmad Atang.

Ia menambahkan, melihat polemik yang terjadi sampai hari ini belum diputuskan siapa yang akan diakomodir, semestinya proses politik harus ada yang namanya win-win solution.

“Sehingga saya menduga, ada kemandekan negosiasi. Yang menjadi pertanyaanya, kira-kira konsensus apa yang dibangun di belakang layar, sehingga bisa clear satu di antara dua nantinya,” tutup Ahmad Atang.*