Akhiri Polemik, Orient: Saya WNI Ingin Membangun Kampung Halaman

Kupang, Koranntt.com – Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore menyatakan dirinya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan ingin membangun kampung halamannya, Sabu Raijua.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf terkait polemik status kewarganegaraanya yang viral di berbagai media mainstrem maupun media sosial.

“Saya menyampaikan permohonan maaf terkait pemberitaan yang menyedot perhatian dan energi berbagai kalangan termasuk sejumlah lembaga negara. Saya tidak bermaksud membuat kekisruhan dalam proses ini,” jelas Riwu Kore melalui press release diterima media ini, Jumat (05/02/2021).

Menurutnya, hingga saat ini dirinya masih menyandang status sebagai WNI asli, karena lahir di NTT dan menempuh pendidikan SD hingga menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Nusa Cendana Kupang.

Selain itu, sebagai bukti kecintaannya kepada indonesia, Orient rela kembali untuk mengabdi di kampung halamannya Sabu Raijua. Bukti lainnya, Orient masih memiliki KTP, NIK serta Kartu Keluarga.

“Saya tidak pernah melepas status kewarganegaraan Indonesia. Meski bekerja di Amerika Serikat, saya masih bolak balik ke Indonesia untuk lihat orang tua, keluarga dan saudara saya, baik di Kupang maupun di Sabu Raijua,” katanya.

“Saya WNI yang sah karena NIK saya tercatat secara resmi di data base kependudukan pada Ditjen Dukcapil,” jelas Orient menambahkan.

Ia menjelaskan, memang dirinya pernah mengantongi paspor Amerika Serikat saat bekerja di sana. Namun ketika hendak pulang ke Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Sabu Raijua, ia sudah memproses pencabutan status WNA-nya.

“Jadi sebetulnya sudah berproses. Ada aturan juga di imigrasi Amerika bahwa, jika seorang warga negara berproses menjadi pejabat publik, politisi atau angkatan bersenjata di negara lain, maka secara otomatis kewarganegaraan Amerikanya gugur,” ucap Orient.

Adik Wali Kota Kupang ini mengaku datang ke NTT untuk mengikuti Pilkada Sabu Raijua, dan telah mengikuti semua persyaratan dan proses sesuai UU Pilkada. Mulai dokumen kependudukan hingga seluruh tahapan yang dilaksanakan pihak penyelenggara.